Efek Janji Manis Pilkada buat Pengelola Rusunawa
Efek Janji Manis Pilkada buat Pengelola Rusunawa
- Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul Efek Janji Manis Pilkada buat Pengelola Rusunawa telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya.
Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru
Artikel Berita, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.
Judul : Efek Janji Manis Pilkada buat Pengelola Rusunawa
link : Efek Janji Manis Pilkada buat Pengelola Rusunawa
Judul : Efek Janji Manis Pilkada buat Pengelola Rusunawa
link : Efek Janji Manis Pilkada buat Pengelola Rusunawa
Motobalapan | Berita Vlova - Metrotvnews.com, Jakarta: Pilkada DKI Jakarta telah usai. Namun, dampak persaingan politik masih tampak di beberapa sudut kota, khususnya pihak yang terlanjur menelan janji kampanye, seperti penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
"Di pilkada kemarin ada instruksi lisan bahwa para penghuni rusun tidak boleh ditindak keras untuk menjaga kondisi supaya tidak ada gejolak," ujar Kasubag Tata Usaha Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) Tambora Ahmad Fauzi kepada Metrotvnews.com, Senin 7 Agustus 2017.
Instruksi tersebut berlaku bagi semua warga rusunawa yang membayar maupun menunggak sewa. Akibatnya, penghuni rusun merasa terlindungi. Tunggakan sewa rusun pun kian membengkak akibat pengelola tidak bisa berbuat apa-apa.
Usai pilkada, penunggakan tersebut diketahui publik. UPRS pun dianggap tak tegas. "Sekarang sudah tidak pilkada akhirnya kan kita yang seolah disalahkan," tutur Fauzi.
Padahal, UPRS hendak menindak penyewa yang menunggak. Kasat Pelayanan UPRS Tambora M. Sidiq pun sudah menyiapkan gebrakan dengan berencana memutus listrik penyewa yang menunggak lebih dari tiga bulan.
"Warga yang tidak bayar setiap bulan cabut dulu listrik untuk shock therapy, tapi juga tidak boleh. Istimewa banget lah warganya," tutur Sidiq.
Hampir Semua Rusun
Tak hanya di Rusunawa Tambora, politik masuk hampir di seluruh rusunawa milik pemerintah daerah DKI Jakarta, seperti Rusunawa Pulo Gebang, Komaruddin, Pinus Elok, Marunda, dan Pesakih Daan Mogot.
Hendra, salah satu staf di Rusunawa Pesakih Daan Mogot mengatakan saat pilkada salah satu pasangan calon datang ke rusun tersebut. Saat itu, tersiar janji penghapusan biaya sewa bagi para penghuni rusun.
"Di pilkada kemarin ada instruksi lisan bahwa para penghuni rusun tidak boleh ditindak keras untuk menjaga kondisi supaya tidak ada gejolak," ujar Kasubag Tata Usaha Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) Tambora Ahmad Fauzi kepada Metrotvnews.com, Senin 7 Agustus 2017.
Instruksi tersebut berlaku bagi semua warga rusunawa yang membayar maupun menunggak sewa. Akibatnya, penghuni rusun merasa terlindungi. Tunggakan sewa rusun pun kian membengkak akibat pengelola tidak bisa berbuat apa-apa.
Usai pilkada, penunggakan tersebut diketahui publik. UPRS pun dianggap tak tegas. "Sekarang sudah tidak pilkada akhirnya kan kita yang seolah disalahkan," tutur Fauzi.
Padahal, UPRS hendak menindak penyewa yang menunggak. Kasat Pelayanan UPRS Tambora M. Sidiq pun sudah menyiapkan gebrakan dengan berencana memutus listrik penyewa yang menunggak lebih dari tiga bulan.
"Warga yang tidak bayar setiap bulan cabut dulu listrik untuk shock therapy, tapi juga tidak boleh. Istimewa banget lah warganya," tutur Sidiq.
Hampir Semua Rusun
Tak hanya di Rusunawa Tambora, politik masuk hampir di seluruh rusunawa milik pemerintah daerah DKI Jakarta, seperti Rusunawa Pulo Gebang, Komaruddin, Pinus Elok, Marunda, dan Pesakih Daan Mogot.
Hendra, salah satu staf di Rusunawa Pesakih Daan Mogot mengatakan saat pilkada salah satu pasangan calon datang ke rusun tersebut. Saat itu, tersiar janji penghapusan biaya sewa bagi para penghuni rusun.
"Waktu itu katanya calon gubernurnya sendiri yang datang, di Blok B. Saya dengar ada bahasa begitu, gratis biaya sewa kalau menang. Janjinya langsung ke warga," ujarnya kepada Metrotvnews.com.
Hendra menambahkan, informasi kedatangan tersebut hanya diketahui beberapa staf. Bahkan pihak UPRS tidak menyambut karena khawatir menimbulkan perspektif lain. Usai kejadian itu, poster pasangan calon tersebut pun terpajang di beberapa sudut rusun.
"Saya lapor ke Kepala UPRS saat itu karena katanya sudah izin, ternyata tetap tidak boleh. Rusun itu kan gedung pemda jadi harus netral tidak boleh ada atribut politik," beber dia.
Tunggu Aturan Baru
Menurut Hendra, jika janji itu terealisasi kemungkinan denda dan tunggakan sewa yang selama ini menumpuk akan turut hilang. Namun, hal ini bergantung ada tidaknya perubahan aturan setelah pelantikan gubernur dilakukan.
Sementara itu, Kepala UPRS Pinus Elok, Jakarta Timur, Nugraharyadi alias Medi juga mengaku bingung akibat janji politik yang menjangkiti warganya. Ia tidak tinggal diam, informasi dari tim sinkronisasi pasangan calon pun diterima.
"Saya dapat informasi katanya selama belum ada aturan baru ikuti saja dulu sesuai aturan yang ada sekarang, yang harus bayar. Jadi sekarang kita kasih surat peringatan ke warga (yang menunggak)," jelas Medi.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti menuturkan, kebijakan harga sewa rusun ditetapkan oleh Perda Nomor 3 Tahun 2012. Sehingga penambahan atau pengurangan harus melalui persetujuan DPRD, bukan hanya kebijakan gubernur.
"Kalau berita begitu janji ada, tapi kita komunikasi dengan tim sinkronisasi tidak ada janji begitu. Bukan saya menyalahkan masyarakat, tapi yang namanya masyarakat mungkin ada peluang," pungkas Meli....
Sumber : http://ift.tt/2wBXbty
Hendra menambahkan, informasi kedatangan tersebut hanya diketahui beberapa staf. Bahkan pihak UPRS tidak menyambut karena khawatir menimbulkan perspektif lain. Usai kejadian itu, poster pasangan calon tersebut pun terpajang di beberapa sudut rusun.
"Saya lapor ke Kepala UPRS saat itu karena katanya sudah izin, ternyata tetap tidak boleh. Rusun itu kan gedung pemda jadi harus netral tidak boleh ada atribut politik," beber dia.
Tunggu Aturan Baru
Menurut Hendra, jika janji itu terealisasi kemungkinan denda dan tunggakan sewa yang selama ini menumpuk akan turut hilang. Namun, hal ini bergantung ada tidaknya perubahan aturan setelah pelantikan gubernur dilakukan.
Sementara itu, Kepala UPRS Pinus Elok, Jakarta Timur, Nugraharyadi alias Medi juga mengaku bingung akibat janji politik yang menjangkiti warganya. Ia tidak tinggal diam, informasi dari tim sinkronisasi pasangan calon pun diterima.
"Saya dapat informasi katanya selama belum ada aturan baru ikuti saja dulu sesuai aturan yang ada sekarang, yang harus bayar. Jadi sekarang kita kasih surat peringatan ke warga (yang menunggak)," jelas Medi.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti menuturkan, kebijakan harga sewa rusun ditetapkan oleh Perda Nomor 3 Tahun 2012. Sehingga penambahan atau pengurangan harus melalui persetujuan DPRD, bukan hanya kebijakan gubernur.
"Kalau berita begitu janji ada, tapi kita komunikasi dengan tim sinkronisasi tidak ada janji begitu. Bukan saya menyalahkan masyarakat, tapi yang namanya masyarakat mungkin ada peluang," pungkas Meli....
Sumber : http://ift.tt/2wBXbty
Demikianlah Artikel Efek Janji Manis Pilkada buat Pengelola Rusunawa
Sekianlah artikel Efek Janji Manis Pilkada buat Pengelola Rusunawa kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Efek Janji Manis Pilkada buat Pengelola Rusunawa dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2017/08/efek-janji-manis-pilkada-buat-pengelola.html
