Mendagri Berharap Kasus Pamekasan Menjadi yang Terakhir
Mendagri Berharap Kasus Pamekasan Menjadi yang Terakhir
- Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul Mendagri Berharap Kasus Pamekasan Menjadi yang Terakhir telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya.
Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru
Artikel Berita, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.
Judul : Mendagri Berharap Kasus Pamekasan Menjadi yang Terakhir
link : Mendagri Berharap Kasus Pamekasan Menjadi yang Terakhir
Judul : Mendagri Berharap Kasus Pamekasan Menjadi yang Terakhir
link : Mendagri Berharap Kasus Pamekasan Menjadi yang Terakhir
Motobalapan | Berita Vlova - Metrotvnews.com, Bandung: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap kasus operasi tangkap tangan (OTT) seperti yang terjadi di Pamekasan, Jawa Timur, menjadi yang terakhir. Dalam OTT itu, Bupati Pamekasan Achmad Syafii beserta jajaran di Inspektorar Kabupaten dan kepala desa dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mereka diduga sengaja menyuap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudy Indra Prasetya karena takut korupsi dana desa terungkap publik.
"Ini cukup parah walau contoh satu, karena melibatkan Kades, melibatkan Kejaksaan, Inspektorat Daerah dan Kepala Daerah. Mudah-mudahan ini pertama dan terakhir," kata Tjahjo di IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Selasa 8 Agustus 2017.
Ia mengapresiasi KPK yang menindak tegas kasus tersebut. Jika tidak ada tindakan tegas, penyimpangan seperti ini akan menular di daerah lain. Puluhan triliun dana desa yang dialirkan bisa raib dikoeup oknum tertentu.
Atas kasus ini, Tjahjo pun mengaku bertanggung jawab untuk mengatur soal penguatan aparat desa. Ia juga akan menindaklanjuti pergantian Bupati Pamekasan.
Mereka diduga sengaja menyuap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudy Indra Prasetya karena takut korupsi dana desa terungkap publik.
"Ini cukup parah walau contoh satu, karena melibatkan Kades, melibatkan Kejaksaan, Inspektorat Daerah dan Kepala Daerah. Mudah-mudahan ini pertama dan terakhir," kata Tjahjo di IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Selasa 8 Agustus 2017.
Ia mengapresiasi KPK yang menindak tegas kasus tersebut. Jika tidak ada tindakan tegas, penyimpangan seperti ini akan menular di daerah lain. Puluhan triliun dana desa yang dialirkan bisa raib dikoeup oknum tertentu.
Atas kasus ini, Tjahjo pun mengaku bertanggung jawab untuk mengatur soal penguatan aparat desa. Ia juga akan menindaklanjuti pergantian Bupati Pamekasan.
"Otomatis langsung kami berhentikan, karena OTT. Jadi wakilnya naik, SK Plt sudah keluar, kemarin saya teken. Nanti akan dilantik Gubernur Jatim," katanya.
Baca: Suap Kajari Pamekasan untuk Bungkam Kasus Dana Desa
Politikus PDI Perjuangan itu juga meminta masyarakat berperan aktif menjadi mata dan telinga pemerintah, terutama dalam mengamankan dana tersebut. Lebih bagus lagi, kata dia, jika mereka aktif membangun desa, sehingga aliran uang tak diberikan ke pemborong.
"Supaya jangan diborongkan tapi ada padat Karya sehingga menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat," sebutnya.
Bertepatan dengan pengukuhan 2.014 praja IPDN, Tjahjo juga berpesan agar lulusan akademi pemerintah itu ikut mengawasi dana desa. Konkretnya dengan memulai kerja nyata melalui gotong royong di wilayah kerja mereka nanti.
"Mereka ini yang akan mengorganisir supaya ada kerja bakti, supaya tidak dinorong supaya uangnya bisa dinikmati masyarakat desa," pungkas Tjahjo.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="http://ift.tt/2wF8MZ9" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>...
Sumber : http://ift.tt/2vLP41v
Baca: Suap Kajari Pamekasan untuk Bungkam Kasus Dana Desa
Politikus PDI Perjuangan itu juga meminta masyarakat berperan aktif menjadi mata dan telinga pemerintah, terutama dalam mengamankan dana tersebut. Lebih bagus lagi, kata dia, jika mereka aktif membangun desa, sehingga aliran uang tak diberikan ke pemborong.
"Supaya jangan diborongkan tapi ada padat Karya sehingga menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat," sebutnya.
Bertepatan dengan pengukuhan 2.014 praja IPDN, Tjahjo juga berpesan agar lulusan akademi pemerintah itu ikut mengawasi dana desa. Konkretnya dengan memulai kerja nyata melalui gotong royong di wilayah kerja mereka nanti.
"Mereka ini yang akan mengorganisir supaya ada kerja bakti, supaya tidak dinorong supaya uangnya bisa dinikmati masyarakat desa," pungkas Tjahjo.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="http://ift.tt/2wF8MZ9" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>...
Sumber : http://ift.tt/2vLP41v
Demikianlah Artikel Mendagri Berharap Kasus Pamekasan Menjadi yang Terakhir
Sekianlah artikel Mendagri Berharap Kasus Pamekasan Menjadi yang Terakhir kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Mendagri Berharap Kasus Pamekasan Menjadi yang Terakhir dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2017/08/mendagri-berharap-kasus-pamekasan.html
