Pemkot dan KAI Saling Lempar soal Relokasi Pedagang Sarkem
Pemkot dan KAI Saling Lempar soal Relokasi Pedagang Sarkem
- Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul Pemkot dan KAI Saling Lempar soal Relokasi Pedagang Sarkem telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya.
Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru
Artikel Berita, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.
Judul : Pemkot dan KAI Saling Lempar soal Relokasi Pedagang Sarkem
link : Pemkot dan KAI Saling Lempar soal Relokasi Pedagang Sarkem
Judul : Pemkot dan KAI Saling Lempar soal Relokasi Pedagang Sarkem
link : Pemkot dan KAI Saling Lempar soal Relokasi Pedagang Sarkem
Motobalapan | Berita Vlova - Metrotvnews.com, Yogyakarta: Pedagang gusuran dari sisi selatan Stasiun Tugu Yogyakarta atau Jalan Pasar Kembang (Sarkem) belum mendapat lokasi baru untuk berjualan. Pemkot dan PT Kereta Api Indonesia Daop VI Yogya saling lempar tanggung jawab relokasi.
Sedikitnya 70 kios pedagang dibongkar pada Rabu, 5 Juli 2017. Kawasan itu akan disulap jadi lahan pedestrian, sesuai program revitalisasi kawasan Malioboro. Penertiban ini kali kedua setelah akhir tahun lalu sebanyak 16 kios dibongkar.
Baca: Pedagang Gusuran Tuding KAI Inkonsisten
PT KAI Daop VI merasa tak perlu memberikan lahan relokasi bagi pedagang. Sebab, lahan tersebut merupakan milik Keraton Yogyakarta yang telah disewakan pada PT KAI.
"Pemerintah daerah yang lebih berwenang memberikan izin atau lahan relokasi," kata Kepala PT KAI Daop VI Hendy Helmy.
Sedikitnya 70 kios pedagang dibongkar pada Rabu, 5 Juli 2017. Kawasan itu akan disulap jadi lahan pedestrian, sesuai program revitalisasi kawasan Malioboro. Penertiban ini kali kedua setelah akhir tahun lalu sebanyak 16 kios dibongkar.
Baca: Pedagang Gusuran Tuding KAI Inkonsisten
PT KAI Daop VI merasa tak perlu memberikan lahan relokasi bagi pedagang. Sebab, lahan tersebut merupakan milik Keraton Yogyakarta yang telah disewakan pada PT KAI.
"Pemerintah daerah yang lebih berwenang memberikan izin atau lahan relokasi," kata Kepala PT KAI Daop VI Hendy Helmy.
Anggota DPRD Kota Yogyakarta Fokki Ardiyanto meminta wali kota turun tangan. Dia menyarankan pemkot dan KAI memberi kompensasi untuk pedagang.
"Kami minta wali kota bisa menyiapkan tempat relokasi dan memberikan jatah hidup selama pedagang belum bisa berjualan kembali," katanya.
Baca: Pedagang Sarkem Yogya Siap Melawan
Wali Kota Yogya Haryadi Suyuti berkata sebaliknya. Dia menilai PT KAI yang berwenang memberikan lahan relokasi.
Sebab para PKL berjualan di atas lahan Kesultanan yang sudah dipinjamkan ke PT KAI Daop VI. "Relokasi itu biar KAI. Jangan ke saya," kata Haryadi.
Surat kekancingan
Anggota DPRD DIY Chang Werdianto mendesak PT KAI membuka forum dialog guna memberi kesempatan pedagang tetap berjualan di sekitar Stasiun Tugu.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DIY pun turut mengecam penertiban itu. LBH menilai Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X ikut bertanggung jawab karena memberikan surat kekancingan peminjaman tanah kesultanan kepada PT KAI.
"Surat kekancingan inilah yang dijadikan dasar PT KAI untuk dasar penggusuran PKL," ujar anggota LBH Lutfy Mubarok.
"Kami minta wali kota bisa menyiapkan tempat relokasi dan memberikan jatah hidup selama pedagang belum bisa berjualan kembali," katanya.
Baca: Pedagang Sarkem Yogya Siap Melawan
Wali Kota Yogya Haryadi Suyuti berkata sebaliknya. Dia menilai PT KAI yang berwenang memberikan lahan relokasi.
Sebab para PKL berjualan di atas lahan Kesultanan yang sudah dipinjamkan ke PT KAI Daop VI. "Relokasi itu biar KAI. Jangan ke saya," kata Haryadi.
Surat kekancingan
Anggota DPRD DIY Chang Werdianto mendesak PT KAI membuka forum dialog guna memberi kesempatan pedagang tetap berjualan di sekitar Stasiun Tugu.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DIY pun turut mengecam penertiban itu. LBH menilai Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X ikut bertanggung jawab karena memberikan surat kekancingan peminjaman tanah kesultanan kepada PT KAI.
"Surat kekancingan inilah yang dijadikan dasar PT KAI untuk dasar penggusuran PKL," ujar anggota LBH Lutfy Mubarok.
Demikianlah Artikel Pemkot dan KAI Saling Lempar soal Relokasi Pedagang Sarkem
Sekianlah artikel Pemkot dan KAI Saling Lempar soal Relokasi Pedagang Sarkem kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Pemkot dan KAI Saling Lempar soal Relokasi Pedagang Sarkem dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2017/07/pemkot-dan-kai-saling-lempar-soal.html
