Ketimpangan Pemerintah Malaysia Terhadap TKI
Ketimpangan Pemerintah Malaysia Terhadap TKI
- Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul Ketimpangan Pemerintah Malaysia Terhadap TKI telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya.
Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru
Artikel Berita, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.
Judul : Ketimpangan Pemerintah Malaysia Terhadap TKI
link : Ketimpangan Pemerintah Malaysia Terhadap TKI
Judul : Ketimpangan Pemerintah Malaysia Terhadap TKI
link : Ketimpangan Pemerintah Malaysia Terhadap TKI
Motobalapan | Berita Vlova - Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Malaysia dianggap tidak adil saat melakukan penangkapan terhadap tenaga kerja asing yang tidak memiliki dokumen.
Ketimpangan lebih terlihat ketika pemerintah Malaysia tidak memberi tindakan apapun terhadap para pengguna jasa atau majikan mereka.
“Yang menjadi masalah adalah sikap ambivalent pemerintah Malaysia. Kalau mereka menangkapi teman-teman TKI kita tapi kenapa mereka tidak menangkap majikannya,” kata Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo dalam Prime Time News Metro TV, Selasa 4 Juli 2017.
Menurut Wahyu, biaya murah menjadi alasan maraknya penggunaan tenaga kerja tidak berdokumen di Malaysia. Majikan pun memiliki banyak keuntungan, di antaranya bisa memecat sewaktu-waktu, tidak terikat tunjangan, dan tidak perlu membayar pajak tenaga kerja.
Ketimpangan lebih terlihat ketika pemerintah Malaysia tidak memberi tindakan apapun terhadap para pengguna jasa atau majikan mereka.
“Yang menjadi masalah adalah sikap ambivalent pemerintah Malaysia. Kalau mereka menangkapi teman-teman TKI kita tapi kenapa mereka tidak menangkap majikannya,” kata Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo dalam Prime Time News Metro TV, Selasa 4 Juli 2017.
Menurut Wahyu, biaya murah menjadi alasan maraknya penggunaan tenaga kerja tidak berdokumen di Malaysia. Majikan pun memiliki banyak keuntungan, di antaranya bisa memecat sewaktu-waktu, tidak terikat tunjangan, dan tidak perlu membayar pajak tenaga kerja.
Wahyu menambahkan, banyak pula tenaga kerja asing yang tidak mengikuti program kartu sementara bagi pekerja asing tidak berizin yakni enforcement card (e-kad) dari pemerintah Malaysia karena dihalang-halangi majikannya. Sebab jika tenaga kerja mengikuti ini, beberapa pembiayaan harus ditanggung oleh majikan.
Ironisnya, tutur Wahyu, kebanyakan pengguna jasa tenaga kerja ilegal adalah BUMN milik perkebunan Malaysia. Negara dan pemerintah Malaysia pun dianggap terlibat dalam penggunaan undocumented migrant worker ini.
“Jadi saya kira ini yang harusnya jadi cermin pemerintah Indonesia dalam berdiplomasi agar menggunakan argumen tersebut,” jelas Wahyu.
Wahyu menjelaskan, dalam statementnya pemerintah Malaysia butuh 600 ribu tenaga kerja dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun, mereka tidak mau merekrut baru dari luar sehingga lebih baik meresmikan tenaga kerja ilegal dengan program e-kad.
Sayangnya, program e-kad yang diselenggarakan sejak 15 Februari hingga 30 Juni 2017 ini hanya diikuti 155.680 orang atau 23 persen total pekerja asing tanpa dokumen. Pemerintah Malaysia pun merazia dan menangkap tenaga kerja tak berdokumen tersebut.
Ironisnya, tutur Wahyu, kebanyakan pengguna jasa tenaga kerja ilegal adalah BUMN milik perkebunan Malaysia. Negara dan pemerintah Malaysia pun dianggap terlibat dalam penggunaan undocumented migrant worker ini.
“Jadi saya kira ini yang harusnya jadi cermin pemerintah Indonesia dalam berdiplomasi agar menggunakan argumen tersebut,” jelas Wahyu.
Wahyu menjelaskan, dalam statementnya pemerintah Malaysia butuh 600 ribu tenaga kerja dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun, mereka tidak mau merekrut baru dari luar sehingga lebih baik meresmikan tenaga kerja ilegal dengan program e-kad.
Sayangnya, program e-kad yang diselenggarakan sejak 15 Februari hingga 30 Juni 2017 ini hanya diikuti 155.680 orang atau 23 persen total pekerja asing tanpa dokumen. Pemerintah Malaysia pun merazia dan menangkap tenaga kerja tak berdokumen tersebut.
Demikianlah Artikel Ketimpangan Pemerintah Malaysia Terhadap TKI
Sekianlah artikel Ketimpangan Pemerintah Malaysia Terhadap TKI kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Ketimpangan Pemerintah Malaysia Terhadap TKI dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2017/07/ketimpangan-pemerintah-malaysia.html
