Lobi-Lobi RUU Pemilu saat Lebaran
Lobi-Lobi RUU Pemilu saat Lebaran
- Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul Lobi-Lobi RUU Pemilu saat Lebaran telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya.
Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru
Artikel Berita, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.
Judul : Lobi-Lobi RUU Pemilu saat Lebaran
link : Lobi-Lobi RUU Pemilu saat Lebaran
Judul : Lobi-Lobi RUU Pemilu saat Lebaran
link : Lobi-Lobi RUU Pemilu saat Lebaran
Motobalapan | Berita Vlova - Metrotvnews.com, Jakarta: Lima isu krusial dalam revisi Undang-Undang Pemilu masih menjadi batu sandungan bagi panitia khusus (pansus) dan pemerintah menuntaskan aturan tersebut. Pansus Pemilu dan pemerintah belum juga menemui kata sepakat.
Kelima poin tersebut yaitu ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, sistem pemilu, metode konversi suara, dan alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil).
Pansus dan pemerintah menunda pengambilan keputusan dan memperpanjang lobi-lobi antarfraksi dan pemerintah hingga 10 Juli mendatang.
Anggota Panitia Khusus RUU Penyelengaraan Pemilu Achmad Baidowi mengakui momentum Lebaran digunakan untuk menjalin komunikasi di antara fraksi-fraksi di pansus dan pemerintah. Namun, untuk mencapai kompromi dari 10 fraksi, perlu kesabaran dalam melakukan lobi-lobi.
Pihaknya pun hingga kini masih dalam posisi mengusulkan 10%-15% sebagai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.
Kelima poin tersebut yaitu ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, sistem pemilu, metode konversi suara, dan alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil).
Pansus dan pemerintah menunda pengambilan keputusan dan memperpanjang lobi-lobi antarfraksi dan pemerintah hingga 10 Juli mendatang.
Anggota Panitia Khusus RUU Penyelengaraan Pemilu Achmad Baidowi mengakui momentum Lebaran digunakan untuk menjalin komunikasi di antara fraksi-fraksi di pansus dan pemerintah. Namun, untuk mencapai kompromi dari 10 fraksi, perlu kesabaran dalam melakukan lobi-lobi.
Pihaknya pun hingga kini masih dalam posisi mengusulkan 10%-15% sebagai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.
"Terkait presidential threshold, PPP menawarkan jalan tengah, yakni 10%-15 %. Pemerintah kan juga harus melihat empat isu lainnya, arah komprominya seperti apa. Itu yang saya maksud lima isu krusial harus dibahas bersamaan," kata politikus PPP yang akrab disapa Awiek itu, Kamis 29 Juni 2017.
Meskipun belum ada titik temu, menurutnya tidak perlu Presiden Joko Widodo turun tangan untuk dilakukannya pertemuan dengan seluruh ketua umum partai politik. Ia meyakini akan ada titik temu sehingga RUU Penyelenggaraan Pemilu dapat diselesaikan tepat waktu, yakni 20 Juli.
Anggota Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu dari Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate pun optimistis RUU Pemilu akan segera rampung. Kesepakatan akan tercapai antara pemerintah beserta Fraksi PDIP, Golkar, serta NasDem, dan fraksi-fraksi lainnya.
"Sudah ada lampu hijau dari mereka. Jadi, kami optimistis ini akan ada titik temu."
Menurutnya, apa pun keputusannya, pada 20 Juli, perdebatan mengenai RUU Pemilu perlu diakhiri karena harus diambil keputusan tingkat II di rapat paripurna. Pengambilan keputusan tingkat I menurut rencana akan pada 10 Juli.
"Setelah UU ini selesai, akhiri perdebatan. Tidak perlu bicara lagi di media dan merasa paling benar. Tidak perlu itu. Semua kan ada argumentasinya masing-masing. Biarlah yang menjadi urusan yudisial, MK yang berbicara," pungkas Johnny. (Media Indonesia)
Meskipun belum ada titik temu, menurutnya tidak perlu Presiden Joko Widodo turun tangan untuk dilakukannya pertemuan dengan seluruh ketua umum partai politik. Ia meyakini akan ada titik temu sehingga RUU Penyelenggaraan Pemilu dapat diselesaikan tepat waktu, yakni 20 Juli.
Anggota Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu dari Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate pun optimistis RUU Pemilu akan segera rampung. Kesepakatan akan tercapai antara pemerintah beserta Fraksi PDIP, Golkar, serta NasDem, dan fraksi-fraksi lainnya.
"Sudah ada lampu hijau dari mereka. Jadi, kami optimistis ini akan ada titik temu."
Menurutnya, apa pun keputusannya, pada 20 Juli, perdebatan mengenai RUU Pemilu perlu diakhiri karena harus diambil keputusan tingkat II di rapat paripurna. Pengambilan keputusan tingkat I menurut rencana akan pada 10 Juli.
"Setelah UU ini selesai, akhiri perdebatan. Tidak perlu bicara lagi di media dan merasa paling benar. Tidak perlu itu. Semua kan ada argumentasinya masing-masing. Biarlah yang menjadi urusan yudisial, MK yang berbicara," pungkas Johnny. (Media Indonesia)
Demikianlah Artikel Lobi-Lobi RUU Pemilu saat Lebaran
Sekianlah artikel Lobi-Lobi RUU Pemilu saat Lebaran kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Lobi-Lobi RUU Pemilu saat Lebaran dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2017/06/lobi-lobi-ruu-pemilu-saat-lebaran.html
