Batalkan Saja Pergantian Nama Jalan, Itu Tak Bisa Sejahterakan Warga Betawi dan Pengamen Ondel-ondel
Batalkan Saja Pergantian Nama Jalan, Itu Tak Bisa Sejahterakan Warga Betawi dan Pengamen Ondel-ondel
- Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul Batalkan Saja Pergantian Nama Jalan, Itu Tak Bisa Sejahterakan Warga Betawi dan Pengamen Ondel-ondel telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya.
Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru
Artikel Trending, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.
Judul : Batalkan Saja Pergantian Nama Jalan, Itu Tak Bisa Sejahterakan Warga Betawi dan Pengamen Ondel-ondel
link : Batalkan Saja Pergantian Nama Jalan, Itu Tak Bisa Sejahterakan Warga Betawi dan Pengamen Ondel-ondel
Judul : Batalkan Saja Pergantian Nama Jalan, Itu Tak Bisa Sejahterakan Warga Betawi dan Pengamen Ondel-ondel
link : Batalkan Saja Pergantian Nama Jalan, Itu Tak Bisa Sejahterakan Warga Betawi dan Pengamen Ondel-ondel
Motobalapan |
Apa manfaat pergantian puluhan nama jalan yang dilakukan Anies Baswedan bagi warga Jakarta? Jawabnya, masyarakat tidak bisa mendapatkan manfaat apa-apa dari pergantian nama jalan itu. Yang terjadi, warga justru terbebani karena mereka harus mengganti data kependudukan (KTP dan KK) serta data dokumen penting lainnya (seperti SIM, STNK, Sertifikat, Paspor, dll). Tidak aneh, banyak warga Jakarta yang marah dan menolak pergantian KTP dan KK.
Menurut pengakuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pergantian puluhan nama jalan itu untuk menghargai tokoh-tokoh Betawi yang dia anggap berjasa. Tapi faktanya, nama-nama tokoh Betawi yang disodorkan sebagai pengganti nama jalan, dinilai tidak tepat oleh warga. Belakangan terungkap, pergantian nama jalan di Jakarta itu, ternyata tidak melalui proses musyawarah dengan warga. Bahkan, DPRD juga tidak diajak membahas masalah itu. Dengan kata lain, Anies Baswedan bisa disebut sangat ngawur saat menetapkan kebijakan pergantian nama jalan di Jakarta.
Kalau benar Anies Baswedan benar-benar ingin menghargai warga Betawi, mestinya membuat kebijakan yang memberikan manfaat langsung kepada warga Betawi. Kalau hanya mengangkat nama tokoh-tokoh Betawi menjadi nama jalan, hal itu tak memberikan manfaat langsung bagi warga Betawi karena wujudnya hanya berupa kata-kata nama jalan yang tak bisa membuat kenyang perut warga Betawi. Padahal, warga Betawi saat ini lebih banyak yang membutuhkan pemberdayaan ekonomi karena mereka kini semakin terpinggirkan.
Tengok saja keberadaan seni budaya Betawi hari ini. Di berbagai sudut Jakarta banyak dijumpai rombongan warga Betawi yang mengamen dengan menggotong ondel-ondel dan peralatan gamelan. Ini sungguh memprihatinkan. Kenapa mereka rela mengamen di jalanan? Ini jadi indikasi bahwa warga Betawi memang terpinggirkan di halaman rumahnya sendiri. Apakah nama-nama tokoh Betawi yang dicantumkan menjadi nama jalan di Jakarta itu, bisa membuat para pengamen ondel-ondel Betawi menjadi lebih sejahtera? Di sinilah letak kekeliruan Anies Baswedan.
Karena itu, penggunaan nama tokoh Betawi menjadi nama jalan di Jakarta itu, semakin mempertegas stigma bahwa Anies Baswedan memang hanya pintar berkata-kata saja. Anies memberikan penghargaan berupa kata-kata nama jalan saja kepada warga Betawi, tapi tanpa memberikan manfaat yang bisa mengangkat kesejahteraan warga Betawi. Kalau Anies Baswedan benar-benar ingin menghargai warga Betawi, mestinya menciptakan program kongkrit yang bisa memberikan manfaat positif bagi perekonomian warga Betawi. Percuma nama-nama tokoh Betawi dijadikan nama jalan di Jakarta bila nasib warga Betawi banyak yang merana hingga jadi pengamen ondel-ondel di jalanan.
Akhir kata, pernyataan Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak sangat benar bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebaiknya membatalkan kebijakan pergantian puluhan nama jalan di DKI Jakarta itu. Rasanya akan lebih baik, bila Anies Baswedan menerapkan kebijakan lain yang dapat mengangkat kesejahteraan warga Betawi.
[Sutrisno Budiharto]
Referensi KompasTV:
Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak meminta agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun tangan dalam mengatasi polemik yang ditimbulkan kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan atas perubahan 22 nama jalan di DKI Jakarta.
"Melihat paket pertama perubahan nama jalan ini dan kita lihat masyarakat ramai yang menolak dan mengembalikan pemberian KTP, saya kira Kemendagri harus pro aktif melihat ini karena kita berharap Kemendagri kemudian membatalkan ketentuan ini," kata Gilbert.
Menurutnya, kebijakan ini menimbulkan keresahan di masyarakat. "kebijakan ini menimbulkan keresahan di masyarakat dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit," ujarnya.
Gilbert mengklaim bahwa masyarakat tidak begitu menyukai kebijakan perubahan 22 nama jalan di Jakarta. "saya melihat masyarakat tidak menyukai dengan perubahan jalan ini, karena mereka akan terbebani bahwa ada tokoh yang mendukung, saya melihatnya lebih ke arah politis. Kalau kebutuhan masyarakat, saya kira masyarakat tidak membutuhkan perubahan nama jalan." Kata Gilbert.
Menurut pengakuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pergantian puluhan nama jalan itu untuk menghargai tokoh-tokoh Betawi yang dia anggap berjasa. Tapi faktanya, nama-nama tokoh Betawi yang disodorkan sebagai pengganti nama jalan, dinilai tidak tepat oleh warga. Belakangan terungkap, pergantian nama jalan di Jakarta itu, ternyata tidak melalui proses musyawarah dengan warga. Bahkan, DPRD juga tidak diajak membahas masalah itu. Dengan kata lain, Anies Baswedan bisa disebut sangat ngawur saat menetapkan kebijakan pergantian nama jalan di Jakarta.
Kalau benar Anies Baswedan benar-benar ingin menghargai warga Betawi, mestinya membuat kebijakan yang memberikan manfaat langsung kepada warga Betawi. Kalau hanya mengangkat nama tokoh-tokoh Betawi menjadi nama jalan, hal itu tak memberikan manfaat langsung bagi warga Betawi karena wujudnya hanya berupa kata-kata nama jalan yang tak bisa membuat kenyang perut warga Betawi. Padahal, warga Betawi saat ini lebih banyak yang membutuhkan pemberdayaan ekonomi karena mereka kini semakin terpinggirkan.
Tengok saja keberadaan seni budaya Betawi hari ini. Di berbagai sudut Jakarta banyak dijumpai rombongan warga Betawi yang mengamen dengan menggotong ondel-ondel dan peralatan gamelan. Ini sungguh memprihatinkan. Kenapa mereka rela mengamen di jalanan? Ini jadi indikasi bahwa warga Betawi memang terpinggirkan di halaman rumahnya sendiri. Apakah nama-nama tokoh Betawi yang dicantumkan menjadi nama jalan di Jakarta itu, bisa membuat para pengamen ondel-ondel Betawi menjadi lebih sejahtera? Di sinilah letak kekeliruan Anies Baswedan.
Karena itu, penggunaan nama tokoh Betawi menjadi nama jalan di Jakarta itu, semakin mempertegas stigma bahwa Anies Baswedan memang hanya pintar berkata-kata saja. Anies memberikan penghargaan berupa kata-kata nama jalan saja kepada warga Betawi, tapi tanpa memberikan manfaat yang bisa mengangkat kesejahteraan warga Betawi. Kalau Anies Baswedan benar-benar ingin menghargai warga Betawi, mestinya menciptakan program kongkrit yang bisa memberikan manfaat positif bagi perekonomian warga Betawi. Percuma nama-nama tokoh Betawi dijadikan nama jalan di Jakarta bila nasib warga Betawi banyak yang merana hingga jadi pengamen ondel-ondel di jalanan.
Akhir kata, pernyataan Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak sangat benar bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebaiknya membatalkan kebijakan pergantian puluhan nama jalan di DKI Jakarta itu. Rasanya akan lebih baik, bila Anies Baswedan menerapkan kebijakan lain yang dapat mengangkat kesejahteraan warga Betawi.
[Sutrisno Budiharto]
Referensi KompasTV:
Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak meminta agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun tangan dalam mengatasi polemik yang ditimbulkan kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan atas perubahan 22 nama jalan di DKI Jakarta.
"Melihat paket pertama perubahan nama jalan ini dan kita lihat masyarakat ramai yang menolak dan mengembalikan pemberian KTP, saya kira Kemendagri harus pro aktif melihat ini karena kita berharap Kemendagri kemudian membatalkan ketentuan ini," kata Gilbert.
Menurutnya, kebijakan ini menimbulkan keresahan di masyarakat. "kebijakan ini menimbulkan keresahan di masyarakat dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit," ujarnya.
Gilbert mengklaim bahwa masyarakat tidak begitu menyukai kebijakan perubahan 22 nama jalan di Jakarta. "saya melihat masyarakat tidak menyukai dengan perubahan jalan ini, karena mereka akan terbebani bahwa ada tokoh yang mendukung, saya melihatnya lebih ke arah politis. Kalau kebutuhan masyarakat, saya kira masyarakat tidak membutuhkan perubahan nama jalan." Kata Gilbert.
Demikianlah Artikel Batalkan Saja Pergantian Nama Jalan, Itu Tak Bisa Sejahterakan Warga Betawi dan Pengamen Ondel-ondel
Sekianlah artikel Batalkan Saja Pergantian Nama Jalan, Itu Tak Bisa Sejahterakan Warga Betawi dan Pengamen Ondel-ondel kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Batalkan Saja Pergantian Nama Jalan, Itu Tak Bisa Sejahterakan Warga Betawi dan Pengamen Ondel-ondel dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2022/07/batalkan-saja-pergantian-nama-jalan-itu.html