Gerakan Netizen Indonesia Sangat Tepat: Bubarkan PKS Karena Bisa Membahayakan Persatuan dan Kesatuan Indonesia
Judul : Gerakan Netizen Indonesia Sangat Tepat: Bubarkan PKS Karena Bisa Membahayakan Persatuan dan Kesatuan Indonesia
link : Gerakan Netizen Indonesia Sangat Tepat: Bubarkan PKS Karena Bisa Membahayakan Persatuan dan Kesatuan Indonesia
Kenapa netizen Indonesia sering menyerukan gerakan pembubaran Partai Keadilan Sejahtera atau PKS lewat tagar #BubarkanPKS ? Kata kuncinya sangat jelas, karena ada ideologi Ikhwanul Muslimin di tubuh PKS. Sebab, Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi yang masuk dalam daftar organisasi teroris membahayakan di Timur Tengah dan para pendukungnya banyak yang dihukum mati di Mesir.
Pendiri PKS sendiri sudah mengakui bahwa awal pendirian Partai Keadilan yang jadi cikal bakal PKS, banyak mendapat bantuan dari tokoh Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Timur Tengah. "Ketika pertama kali ikut Pemilu 1999 lalu, kami juga disokong secara pendanaan dari Timur Tengah," kata Yusuf Supendi, salah satu pendiri Partai Keadilan--cikal bakal PKS. [Tempo.co-10 Februari 2013].
Ustadz Abdul Somad (UAS) adalah salah satu tokoh dipakai menjadi kuda pacu PKS dalam kampanye politik. PKS sendiri dengan terang-terangan juga memposting video pernyataan UAS untuk menggiring masyarakat memilih PKS saat masa kampanye pemilu [Contoh video kampanye PKS]. Dalam ceramahnya, UAS sendiri juga mengaku blak-blakan bahwa PKS merupakan partai Ikhwanul Muslimin di Indonesia [Seperti ini isi ceramah UAS].
Sementara di Mesir, Ikhwanul Muslimin sudah dijadikan organisasi terlarang sejak 2013 terkait pengembangan ideologi radikalisme yang membahayakan Mesir. Bahkan, pada tahun 2014 pengadilan Mesir telah merekomendasikan hukuman mati terhadap 683 pria, termasuk pemimpin Ikhwanul Muslimin, Mohamed Badie. Ini merupakan vonis massal kedua menyusul terjadinya kerusuhan pasca penggulingan Presiden Mohamed Morsi tahun 2013 [voaindonesia.com - 29 April 2014]. Kemudian, pada 8 April 2014, pengadilan Mesir memvonis penjara seumur hidup Mahmud Ezzat, pemimpin tertinggi organisasi terlarang Ikhwanul Muslimin [CNN - 9 April 2021]. Setelah itu, pada 16 Juni 2021 Pengadilan Mesir menguatkan vonis hukuman mati bagi 12 tokoh Ikhwanul Muslimin, termasuk politisi Ikhwanul Muslimin Mohamed el-Beltagy dan ulama Salafi Safwat Hegazy [Republika - 15 Juni 2021] . Pada 29 Juli 2021, Pengadilan Mesir kembali menjatuhkan hukuman mati terhadap 24 anggota Ikhwanul Muslimin. Mereka divonis bersalah dalam kasus pembunuhan petugas polisi [Detik.com -30 Juli 2021] .
Tak lama kemudian, pemerintah Mesir resmi memasukkan kelompok terlarang Ikhwanul Muslimin ke dalam daftar entitas teroris. Hal itu telah diumumkan dalam lembaran resmi "Al-Waqa'i' al-Misriyya" yang diterbitkan pada 11 Agustus 2021 [Republika - 13 Agustus 2021]. Tidak hanya itu, Kementerian Wakaf Mesir juga melakukan pembersihan buku berisi ajaran salafi dan Ikhwanul Muslimin dari semua perpustakaan maupun masjid di seluruh wilayah Mesir. Pembersiahan ini dilakukan untuk melawan gerakan radikalisme yang tumbuh di Mesir. Pejabat Mesir yang tak patuh melaksanakan pembersihan buku dan literatur berisi ajaran salafi dan Ikhwanul Muslimin, dikenai sanksi [Media Indonesia - 2 September 2021].
Bukan hanya Mesir saja yang memasukkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris. Negara Timur Tengah lain juga melabeli Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi membayakan yang menghancurkan tata negara. Dewan Ulama Senior Arab Saudi terang-terngan menganggap Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris yang tidak mewakili cara hidup Islam. Sejak didirikan, kelompok Ikhwanul Muslimin kerap melakukan penghasutan dan memporak-porandakan sebuah negara. "Ikhwanul Muslimin telah menyebabkan perselisihan dan menghasut, kekerasan, dan terorisme yang bertentangan dengan ajaran Islam," kata Dewan Ulama Senior Arab Saudi seperti dilansir Saudi Gazette, pada Rabu 11 November 2020 [Republika - 11 November 2020].
Di Indonesia, gerakan Ikhwanul Muslimin ini sudah mulai disebarkan secara terbuka pasca reformasi 1998 melalui purifikasi ajaran agama Islam. Sikap-sikap intoleran yang ditunjukkan para pendukungnya, cukup jelas adanya gerakan fundamentalisme (intoleransi dan anti-pluralisme) dari Ikhwanul Muslimin. Badan Nasionalisme Penanggulangan Terorisme (BNPT) sendiri sudah mengakui bahwa gerakan Islam Ikhwanul Muslimin merupakan kelompok intoleran. Gerakan fundamentalisme (intoleransi dan anti-pluralisme) dari Ikhwanul Muslimin ini juga terekam dalam berbagai penelitian.
Dalam kajian soal Radikalisme di Perguruan Tinggi Indonesia yang dipublikasikan The Habibie Center tahun 2019 disebutkan dengan jelas, radikalisme di kalangan mahasiswa menyebar secara masif pasca reformasi melalui Jamaah Tarbiyah (Ikhwanul Muslimin), khususnya HTI yang merupakan bagian dari gerakan Islam trans-nasional. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dinilai memiliki hubungan ideologis dengan kelompok radikal internasional Ikhwanul Muslimin. Hampir tidak ada dalam dunia mahasiswa yang tidak dikuasai oleh kelompok Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir Indonesia [The Habibie Center - 4 Mei 2019]. Bahkan, bibit intoleransi di Indonesia sudah menyusup dalam Sekolah Islam Terpadu yang menjadi transmisi dari gerakan transnasional ikhwanul muslimin [Intoleransi dari Ruang Kelas]
Sementara di tataran politik, gerakan intoleransi Ikhwanul Muslimin ini dapat dibaca dari maraknya politisasi agama dalam proses demokrasi prosedural, seperti dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 ini, politisasi agama sangat digencarkan HTI, PKS dan organisasi pendukungnya. Kemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilkada Jakarta 2017, tidak lepas dari manuver radikal yang dilakukan para pendukung Ikhwanul Muslimin. Dalam tataran politik nasional saat ini, PKS merupakan partai yang paling agresif menyerang kebijakan Presiden Joko Widodo. Apapun kebijakan yang diambil pemerintahan Jokowi, di mata PKS tidak pernah ada benarnya. Para pendukung PKS di jajaran akademisi pun, kini tidak malu-malu lagi melakukan perang narasi. Salah satunya adalah Dosen UNJ Ubedillah yang melaporkan dua anak Jokowi ke KPK tapi hanya berdasarkan teori akademik dan asumsi. Ketika RUU Ibu Kota Negara ditetapkan menjadi UU, hanya PKS yang gencar menolak dengan alasan aneka macam.
Pendek kata, dari berbagai gerakan politiknya, para pendukung Ikhwanul Muslimin selalu mendelegitimasi pemerintah, melemahkan nasionalisme, menyerang tradisi leluhur karena dinilai musyrik. Contoh terbaru adanya penghinaan makam leluhur warga Lombok oleh Ustaz Mizan Qudsiah, pemimpin Ponpes Assunnah. Selain juga ada penghinaan sesajen tradisi leluhur di Lumajang yang dilakukan Hadfana Firdaus. Sementara pelarangan perayaan Natal, juga kerap muncul bergantian di berbagai daerah. Yang memprihatinkan, Edy Mulyadi - mantan caleg PKS yang juga wartawan Forum News Network (FNN) nekat menyebar fitnah dan kabar bohong ketika menolak pemindahan Ibu Kota Negara. Karena itu, tidak salah jika kalangan netizen kini kembali mengeluarkan seruan soal pembubaran PKS. Terlalu riskan, bila gerakan fundamentalisme (intoleransi dan anti-pluralisme) dari Ikhwanul Muslimin dibiarkan saja tanpa ada tindakan tegas secara hukum. Masa depan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bisa terkoyak oleh provokasi yang hanya dilandasi fitnah dan kabar bohong.
Demikianlah Artikel Gerakan Netizen Indonesia Sangat Tepat: Bubarkan PKS Karena Bisa Membahayakan Persatuan dan Kesatuan Indonesia
Anda sekarang membaca artikel Gerakan Netizen Indonesia Sangat Tepat: Bubarkan PKS Karena Bisa Membahayakan Persatuan dan Kesatuan Indonesia dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2022/01/gerakan-netizen-indonesia-sangat-tepat.html