Masinton Bandingkan KPK Indonesia dengan Hongkong dan Korsel
Masinton Bandingkan KPK Indonesia dengan Hongkong dan Korsel
- Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul Masinton Bandingkan KPK Indonesia dengan Hongkong dan Korsel telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya.
Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru
Artikel Berita, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.
Judul : Masinton Bandingkan KPK Indonesia dengan Hongkong dan Korsel
link : Masinton Bandingkan KPK Indonesia dengan Hongkong dan Korsel
Judul : Masinton Bandingkan KPK Indonesia dengan Hongkong dan Korsel
link : Masinton Bandingkan KPK Indonesia dengan Hongkong dan Korsel
Motobalapan | Berita Vlova - Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu membandingkan KPK RI dengan KPK di Hongkong dan Korea Selatan (Korsel). Masinton menyebut KPK dua negara itu kaget dengan kewenangan KPK Indonesia.
"KPK Hongkong untuk melakukan check and balances penanganan perkara, maka fungsi penyidikan dengan penuntutan itu dipisah. Sehingga, ada kontrol terhadap penanganan perkara yang dilakukan penyelidik dan penyidik," kata Masinton Sabtu 5 Agustus 2017.
Jika dibandingkan dengan KPK Indonesia, lanjut Masinton, fungsi penyidikan dan penuntutan ada dalam satu lembaga. Bahkan di Korsel, KPK-nya disatukan dalam Komisi Hak Asasi Manusia dan Ombudsman.
"KPK Hongkong geleng-geleng kepala pak. KPK Korea Selatan, geleng-geleng kepala. Sangat besar kewenangan yang diberikan negara kalian, dan hasilnya tidak seberapa," ucap Masinton.
Baca: KPK Ditantang Lapor ke Polisi
Masinton menambahkan, KPK di dua negara itu memiliki fokus dalam kerja pemberantasan korupsi. Tidak semua disasar.
"Mereka fokus bagaimana menutup sisi kebocoran dalam penerimaan negara. Bagaimana menutup kebocoran dari pengeluaran negara.
"KPK Hongkong untuk melakukan check and balances penanganan perkara, maka fungsi penyidikan dengan penuntutan itu dipisah. Sehingga, ada kontrol terhadap penanganan perkara yang dilakukan penyelidik dan penyidik," kata Masinton Sabtu 5 Agustus 2017.
Jika dibandingkan dengan KPK Indonesia, lanjut Masinton, fungsi penyidikan dan penuntutan ada dalam satu lembaga. Bahkan di Korsel, KPK-nya disatukan dalam Komisi Hak Asasi Manusia dan Ombudsman.
"KPK Hongkong geleng-geleng kepala pak. KPK Korea Selatan, geleng-geleng kepala. Sangat besar kewenangan yang diberikan negara kalian, dan hasilnya tidak seberapa," ucap Masinton.
Baca: KPK Ditantang Lapor ke Polisi
Masinton menambahkan, KPK di dua negara itu memiliki fokus dalam kerja pemberantasan korupsi. Tidak semua disasar.
"Mereka fokus bagaimana menutup sisi kebocoran dalam penerimaan negara. Bagaimana menutup kebocoran dari pengeluaran negara.
Fokusnya jelas. Sehingga kita lihat pemberantasan korupsi di negara-negara lain berbeda dengan cara KPK," ucap dia.
Masinton prihatin dengan KPK di Indonesia yang merespons negatif pembentukan Pansus Hak Angket KPK. Kata Masinton, keberadaan Pansus ini sederhana.
Baca: ICW Dukung Upaya Pansus Hak Angket Mengevaluasi KPK
Mengapresiasi kinerja positif KPK, dan membenahi penyelewengan yang ada. Kewenangan KPK yang besar, telah disalahgunakan. Bahkan untuk membidik orang-orang tertentu.
"KPK kita ini, galang lewat supporter-supporter bahwa DPR tidak mendukung pemberantasan korupsi. Ini harus diluruskan," ucap dia.
Masinton juga mengkritik nilai korupsi yang banyak diungkap KPK. Padahal nilai itu tidak sebanding dengan dana negara untuk membiayai proses dari penyelidikan hingga ke penuntutan.
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan peran KPK selama ini cukup signifikan. Yaitu menemukan banyak celah kelemahan sistem.
"Misalnya dari sisi penyusunan anggaran. Itu kan banyak yang main di DPR. Sekarang apa yang dilakukan DPR? Itu pertanyaannya," ucap dia merespons pernyataan Masinton....
Sumber : http://ift.tt/2vaszQu
Masinton prihatin dengan KPK di Indonesia yang merespons negatif pembentukan Pansus Hak Angket KPK. Kata Masinton, keberadaan Pansus ini sederhana.
Baca: ICW Dukung Upaya Pansus Hak Angket Mengevaluasi KPK
Mengapresiasi kinerja positif KPK, dan membenahi penyelewengan yang ada. Kewenangan KPK yang besar, telah disalahgunakan. Bahkan untuk membidik orang-orang tertentu.
"KPK kita ini, galang lewat supporter-supporter bahwa DPR tidak mendukung pemberantasan korupsi. Ini harus diluruskan," ucap dia.
Masinton juga mengkritik nilai korupsi yang banyak diungkap KPK. Padahal nilai itu tidak sebanding dengan dana negara untuk membiayai proses dari penyelidikan hingga ke penuntutan.
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan peran KPK selama ini cukup signifikan. Yaitu menemukan banyak celah kelemahan sistem.
"Misalnya dari sisi penyusunan anggaran. Itu kan banyak yang main di DPR. Sekarang apa yang dilakukan DPR? Itu pertanyaannya," ucap dia merespons pernyataan Masinton....
Sumber : http://ift.tt/2vaszQu
Demikianlah Artikel Masinton Bandingkan KPK Indonesia dengan Hongkong dan Korsel
Sekianlah artikel Masinton Bandingkan KPK Indonesia dengan Hongkong dan Korsel kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Masinton Bandingkan KPK Indonesia dengan Hongkong dan Korsel dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2017/08/masinton-bandingkan-kpk-indonesia.html
