Kinerja Legislasi Lemah, Fahri Menolak DPR Disalahkan
Kinerja Legislasi Lemah, Fahri Menolak DPR Disalahkan
- Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul Kinerja Legislasi Lemah, Fahri Menolak DPR Disalahkan telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya.
Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru
Artikel Berita, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.
Judul : Kinerja Legislasi Lemah, Fahri Menolak DPR Disalahkan
link : Kinerja Legislasi Lemah, Fahri Menolak DPR Disalahkan
Judul : Kinerja Legislasi Lemah, Fahri Menolak DPR Disalahkan
link : Kinerja Legislasi Lemah, Fahri Menolak DPR Disalahkan
Motobalapan | Berita Vlova - Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menolak jika kinerja legislasi diukur hanya dari jumlah undang-undang (UU) yang dihasilkan. Menurut dia, kinerja Dewan juga bisa dinilai dari segi kualitas UU.
DPR dalam sorotan lantaran belum semua RUU yang masuk program legislasi nasional (prolegnas) disahkan. Dari sekitar 49 RUU, yang baru disahkan antara lain RUU Pemajuan Kebudayaan, RUU Arsitek, RUU Sistem Pembukuan, dan RUU Penyelenggara Pemilu.
Fahri menjelaskan, Indonesia relatif baru menjadi negara demokrasi, dibandingkan negara maju lainnya, seperti Amerika Serikat (AS). Wajar Indonesia masih memerlukan banyak UU.
Lantaran itu, kinerja DPR sering diukur dari jumlah UU yang dihasilkan. Menurut Fahri, yang perlu publik ketahui bahwa pembuatan UU bukan hanya urusan Dewan, tetapi juga pemerintah.
"Ada yang menganggap DPR tahun ini baru menyelesaikan beberapa UU, dibilang malas kerja dan seterusnya. Faktanya, pertama, UU itu kalau saya menghitung, baik dalam budgeting maupun legislasi, kuasa eksekutif masih besar," kata Fahri di gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa 8 Agustus 2017.
DPR dalam sorotan lantaran belum semua RUU yang masuk program legislasi nasional (prolegnas) disahkan. Dari sekitar 49 RUU, yang baru disahkan antara lain RUU Pemajuan Kebudayaan, RUU Arsitek, RUU Sistem Pembukuan, dan RUU Penyelenggara Pemilu.
Fahri menjelaskan, Indonesia relatif baru menjadi negara demokrasi, dibandingkan negara maju lainnya, seperti Amerika Serikat (AS). Wajar Indonesia masih memerlukan banyak UU.
Lantaran itu, kinerja DPR sering diukur dari jumlah UU yang dihasilkan. Menurut Fahri, yang perlu publik ketahui bahwa pembuatan UU bukan hanya urusan Dewan, tetapi juga pemerintah.
"Ada yang menganggap DPR tahun ini baru menyelesaikan beberapa UU, dibilang malas kerja dan seterusnya. Faktanya, pertama, UU itu kalau saya menghitung, baik dalam budgeting maupun legislasi, kuasa eksekutif masih besar," kata Fahri di gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa 8 Agustus 2017.
Ia mengatakan, usulan RUU dari pemerintah jauh lebih banyak dari perencanaan DPR. "Kedua, umumnya pemerintah datang dengan draft UU yang lebih matang, lebih mapan, karena otak pembahasannya dari departemen (kementerian). Ada jutaan pegawai pemerintah," imbuh Fahri.
Pemerintah punya Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yang Fahri sebut "mesin" pembuat UU. Badan itu berisi profesor, doktor, serta pegawai eselon I dan II .
"Tradisi pembuatan UU sudah berjalan, mereka punya jaringan dengan kampus lebih kuat, sebab tidak jarang dekan adalah dirjen (di kementerian). Sehingga, efektivitasnya dalam usulan UU jauh lebih hebat," kata Fahri.
Fahri menyayangkan jika kinerja DPR hanya diukur dari jumlah UU. Menurutnya, pemerintah juga perlu disorot.
"Prolegnas coba dipertajam dulu oleh pemerintah. Kalau pada dasarnya pemerintah menganggap penting, bisa bikin seperti perppu," jelasnya.
Pemerintah punya mekanisme membuat UU secara mandiri, tanpa keterlibatan Dewan, bentuknya seperti perppu. Eksekutif juga memiliki kekuatan mengonsolidasikan fraksi-fraksi daripada fraksi-fraksi mengkonsolidasi dirinya. Menurut Fahri, ini keunggulan pemerintah atas DPR.
Dia mencontohkan, pemerintah dengan mudah membuat Perppu tentang Ormas, dan langsung diaplikasikan. "Kalau pemerintah sudah punya mau, biasanya undang-undangnya cepat," pungkas Fahri....
Sumber : http://ift.tt/2unuzUi
Pemerintah punya Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yang Fahri sebut "mesin" pembuat UU. Badan itu berisi profesor, doktor, serta pegawai eselon I dan II .
"Tradisi pembuatan UU sudah berjalan, mereka punya jaringan dengan kampus lebih kuat, sebab tidak jarang dekan adalah dirjen (di kementerian). Sehingga, efektivitasnya dalam usulan UU jauh lebih hebat," kata Fahri.
Fahri menyayangkan jika kinerja DPR hanya diukur dari jumlah UU. Menurutnya, pemerintah juga perlu disorot.
"Prolegnas coba dipertajam dulu oleh pemerintah. Kalau pada dasarnya pemerintah menganggap penting, bisa bikin seperti perppu," jelasnya.
Pemerintah punya mekanisme membuat UU secara mandiri, tanpa keterlibatan Dewan, bentuknya seperti perppu. Eksekutif juga memiliki kekuatan mengonsolidasikan fraksi-fraksi daripada fraksi-fraksi mengkonsolidasi dirinya. Menurut Fahri, ini keunggulan pemerintah atas DPR.
Dia mencontohkan, pemerintah dengan mudah membuat Perppu tentang Ormas, dan langsung diaplikasikan. "Kalau pemerintah sudah punya mau, biasanya undang-undangnya cepat," pungkas Fahri....
Sumber : http://ift.tt/2unuzUi
Demikianlah Artikel Kinerja Legislasi Lemah, Fahri Menolak DPR Disalahkan
Sekianlah artikel Kinerja Legislasi Lemah, Fahri Menolak DPR Disalahkan kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Kinerja Legislasi Lemah, Fahri Menolak DPR Disalahkan dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2017/08/kinerja-legislasi-lemah-fahri-menolak.html
