TKI di Malaysia Terbentur Biaya Mahal untuk Ikut e-Kad
TKI di Malaysia Terbentur Biaya Mahal untuk Ikut e-Kad
- Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul TKI di Malaysia Terbentur Biaya Mahal untuk Ikut e-Kad telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya.
Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru
Artikel Berita, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.
Judul : TKI di Malaysia Terbentur Biaya Mahal untuk Ikut e-Kad
link : TKI di Malaysia Terbentur Biaya Mahal untuk Ikut e-Kad
Judul : TKI di Malaysia Terbentur Biaya Mahal untuk Ikut e-Kad
link : TKI di Malaysia Terbentur Biaya Mahal untuk Ikut e-Kad
Motobalapan | Berita Vlova - Metrotvnews.com, Jakarta: Ratusan ribu buruh migran Indonesia di Malaysia tidak mengikuti program enforcement card (e-card atau e-kad) yang diselenggarakan Pemerintah Malaysia sejak 15 Februari hingga 30 Juni 2017. Biaya mahal disinyalir jadi alasannya.
Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo mengatakan pemerintah Malaysia sebenarnya memberikan biaya murah bagi program e-kad yakni 300 Ringgit atau sekitar Rp930 ribu. Namun, saat program ini diserahkan ke perusahaan perantara harganya naik menjadi 1500 Ringgit atau mencapai Rp4,6 juta.
“Dan itu yang memberatkan teman-teman TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Tidak sebanding (dengan kerja mereka),” kata Wahyu dalam program Prime Time News Metro TV, Selasa 4 Juli 2017.
Baca: Malaysia Usir 470 TKI Ilegal
Selain itu, menurut Wahyu program ini kurang mendapat sosialisasi dari pemerintah Malaysia. Terlebih kebanyakan TKI tinggal di perkebunan dengan akses informasi terbatas. Atau majikan yang snegaja menghalangi TKI mengikuti program.
Wahyu menduga, pengguna jasa TKI di Malaysia lebih suka menggunakan jasa tenaga kerja ilegal karena biaya yang lebih murah, tidak terikat tunjangan.
Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo mengatakan pemerintah Malaysia sebenarnya memberikan biaya murah bagi program e-kad yakni 300 Ringgit atau sekitar Rp930 ribu. Namun, saat program ini diserahkan ke perusahaan perantara harganya naik menjadi 1500 Ringgit atau mencapai Rp4,6 juta.
“Dan itu yang memberatkan teman-teman TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Tidak sebanding (dengan kerja mereka),” kata Wahyu dalam program Prime Time News Metro TV, Selasa 4 Juli 2017.
Baca: Malaysia Usir 470 TKI Ilegal
Selain itu, menurut Wahyu program ini kurang mendapat sosialisasi dari pemerintah Malaysia. Terlebih kebanyakan TKI tinggal di perkebunan dengan akses informasi terbatas. Atau majikan yang snegaja menghalangi TKI mengikuti program.
Wahyu menduga, pengguna jasa TKI di Malaysia lebih suka menggunakan jasa tenaga kerja ilegal karena biaya yang lebih murah, tidak terikat tunjangan.
“Yang paling menjadi alasan teman-teman tidak mengikuti program e-kad ini adalah masalah pembiayaan yang tinggi,” tambah Wahyu.
Wahyu mengimbau pemerintah Indonesia untuk berdiplomasi dengan Malaysia dan mengontrol biaya pembuatan e-kad agar tidak sepenuhnya diserahkan kepada perusahaan perantara yang seenaknya memainkan harga.
Sementara itu, Dirjen Binapentasker, Maruli Hasoloan mengatakan, pemerintah Indonesia telah melakukan pertemuan dengan Malaysia untuk memberikan perlindungan dan prosedur yang baik bagi tenaga kerja Indonesia tak berdokumen di Malaysia.
“Memang yang terkait yang ada sekarang tentang e-kad kita merasakan suatu biaya yang tinggi sebenarnya kita tidak suka,” ungkap Maruli.
E-kad merupakan kartu sementara bagi pekerja asing tidak berizin di Malaysia yang berlaku untuk 15 negara asal pekerja migran yakni Indonesia, Bangladesh, Filipina, India, Kazakhstan, Kamboja, Laos, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Thailand, Turkmenistan, Uzbekistan dan Vietnam.
Hingga 1 Juli lalu, jumlah peserta yang mengikuti e-kad hanya 155.680 orang atau hanya 23 persen total pekerja asing. 22 ribu di antaranya merupakan tenaga kerja asal Indonesia. Artinya ada ratusan ribu buruh migran Indonesia tak berdokumen dan akan menjadi sasaran razia pemerintah Malaysia.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="http://bit.ly/2sJjV8V; frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Wahyu mengimbau pemerintah Indonesia untuk berdiplomasi dengan Malaysia dan mengontrol biaya pembuatan e-kad agar tidak sepenuhnya diserahkan kepada perusahaan perantara yang seenaknya memainkan harga.
Sementara itu, Dirjen Binapentasker, Maruli Hasoloan mengatakan, pemerintah Indonesia telah melakukan pertemuan dengan Malaysia untuk memberikan perlindungan dan prosedur yang baik bagi tenaga kerja Indonesia tak berdokumen di Malaysia.
“Memang yang terkait yang ada sekarang tentang e-kad kita merasakan suatu biaya yang tinggi sebenarnya kita tidak suka,” ungkap Maruli.
E-kad merupakan kartu sementara bagi pekerja asing tidak berizin di Malaysia yang berlaku untuk 15 negara asal pekerja migran yakni Indonesia, Bangladesh, Filipina, India, Kazakhstan, Kamboja, Laos, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Thailand, Turkmenistan, Uzbekistan dan Vietnam.
Hingga 1 Juli lalu, jumlah peserta yang mengikuti e-kad hanya 155.680 orang atau hanya 23 persen total pekerja asing. 22 ribu di antaranya merupakan tenaga kerja asal Indonesia. Artinya ada ratusan ribu buruh migran Indonesia tak berdokumen dan akan menjadi sasaran razia pemerintah Malaysia.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="http://bit.ly/2sJjV8V; frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Demikianlah Artikel TKI di Malaysia Terbentur Biaya Mahal untuk Ikut e-Kad
Sekianlah artikel TKI di Malaysia Terbentur Biaya Mahal untuk Ikut e-Kad kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel TKI di Malaysia Terbentur Biaya Mahal untuk Ikut e-Kad dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2017/07/tki-di-malaysia-terbentur-biaya-mahal.html
