Sosialisasi e-Kad Harus Masif
Sosialisasi e-Kad Harus Masif
- Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul Sosialisasi e-Kad Harus Masif telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya.
Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru
Artikel Berita, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.
Judul : Sosialisasi e-Kad Harus Masif
link : Sosialisasi e-Kad Harus Masif
Judul : Sosialisasi e-Kad Harus Masif
link : Sosialisasi e-Kad Harus Masif
Motobalapan | Berita Vlova - Metrotvnewsmcom, Jakarta: Komisi IX DPR kunjungan kerja ke Tegal, Jawa Tengah. Anggota Dewan melihat pengawasan dan permasalahan pemulangan TKI akibat kebijakan enforcement card (e-Kad) yang diterapkan Pemerintah Malaysia.
E-Kad adalah kartu identitas sementara pekerja asing tanpa dokumen. Kartu ini menjadi acuan dalam penerbitan paspor dan membantu pekerja migran mendapatkan izin kerja resmi di Malaysia.
Dalam kunjungan itu, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX dipimpin Dewi Aryani, anggota Fraksi PDI Perjuangan, rapat dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kepala Balai Latihan Kerja, Ketua BP3TKI, Kepala BPJS Ketenagakerjaan dan Perwakilan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia.
"Dari hasil pertemuan ini, kami memang belum mendapatkan data akurat dari Pemda Tegal. Tetapi kami banyak mendapatkan temuan yang nantinya akan kami rapatkan dengan mitra kerja di Komisi IX, supaya pelaksanaan dan perekrutan TKI ke depannya lebih baik," kata Dewi melalui keterangan tertulis, Selasa 25 Juli 2017.
Klik: Razia Program E-Kad, TKI Ilegal Sembunyi di Hutan
E-Kad adalah kartu identitas sementara pekerja asing tanpa dokumen. Kartu ini menjadi acuan dalam penerbitan paspor dan membantu pekerja migran mendapatkan izin kerja resmi di Malaysia.
Dalam kunjungan itu, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX dipimpin Dewi Aryani, anggota Fraksi PDI Perjuangan, rapat dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kepala Balai Latihan Kerja, Ketua BP3TKI, Kepala BPJS Ketenagakerjaan dan Perwakilan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia.
"Dari hasil pertemuan ini, kami memang belum mendapatkan data akurat dari Pemda Tegal. Tetapi kami banyak mendapatkan temuan yang nantinya akan kami rapatkan dengan mitra kerja di Komisi IX, supaya pelaksanaan dan perekrutan TKI ke depannya lebih baik," kata Dewi melalui keterangan tertulis, Selasa 25 Juli 2017.
Klik: Razia Program E-Kad, TKI Ilegal Sembunyi di Hutan
Politikus asal daerah pemilihan Jawa Tengah ini mengungkapkan, salah satu temuan menarik, ada tenaga kerja Indonesia yang tidak ingin kembali ke luar negeri. Menurut Dewi, temuan tersebut harus ditindaklanjuti pemerintah.
"Pemerintah harus sudah siap dengan sarana dan prasarana, misal peralatan latihan di BLK (Balai Latihan Kerja) harus lebih modern, sehingga mereka bisa lebih produktif dan sesuai target pasar," ujar dia.
Terkait kendala mendapatkan e-Kad, Dewi menyampaikan, Komisi IX akan bahas dengan kementerian atau lembaga terkait. Dia menilai, masih banyak TKI yang kesulitan mengikuti program e-Kad.
"Saya pernah melakukan sosialisasi e-Kad di Kabupaten Tegal ini, peminatnya sangat luar biasa, tapi pengetahuan tentang tata cara dan prosedur yang benar sangat minim," sebut dia.
Klik: TKI di Malaysia Terbentur Biaya Mahal untuk Ikut e-Kad
Menurut dia, pemerintah harus mensosialisasikan program e-Kad secara masif di daerah. Jangan hanya mengandalkan sosialisasi melalui media massa karena belum tentu tepat sasaran.
Dewi juga menyebutkan, saat ini Komisi IX menggodok RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN). Regulasi tersebut bisa menjadi payung hukum untuk menanggulangi permasalahn TKI di luar negeri.
...
Sumber : http://ift.tt/2tET8A1
"Pemerintah harus sudah siap dengan sarana dan prasarana, misal peralatan latihan di BLK (Balai Latihan Kerja) harus lebih modern, sehingga mereka bisa lebih produktif dan sesuai target pasar," ujar dia.
Terkait kendala mendapatkan e-Kad, Dewi menyampaikan, Komisi IX akan bahas dengan kementerian atau lembaga terkait. Dia menilai, masih banyak TKI yang kesulitan mengikuti program e-Kad.
"Saya pernah melakukan sosialisasi e-Kad di Kabupaten Tegal ini, peminatnya sangat luar biasa, tapi pengetahuan tentang tata cara dan prosedur yang benar sangat minim," sebut dia.
Klik: TKI di Malaysia Terbentur Biaya Mahal untuk Ikut e-Kad
Menurut dia, pemerintah harus mensosialisasikan program e-Kad secara masif di daerah. Jangan hanya mengandalkan sosialisasi melalui media massa karena belum tentu tepat sasaran.
Dewi juga menyebutkan, saat ini Komisi IX menggodok RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN). Regulasi tersebut bisa menjadi payung hukum untuk menanggulangi permasalahn TKI di luar negeri.
...
Sumber : http://ift.tt/2tET8A1
Demikianlah Artikel Sosialisasi e-Kad Harus Masif
Sekianlah artikel Sosialisasi e-Kad Harus Masif kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Sosialisasi e-Kad Harus Masif dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2017/07/sosialisasi-e-kad-harus-masif.html
