RUU Antiterorisme Utamakan Penangkalan Dini
RUU Antiterorisme Utamakan Penangkalan Dini
- Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul RUU Antiterorisme Utamakan Penangkalan Dini telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya.
Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru
Artikel Berita, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.
Judul : RUU Antiterorisme Utamakan Penangkalan Dini
link : RUU Antiterorisme Utamakan Penangkalan Dini
Judul : RUU Antiterorisme Utamakan Penangkalan Dini
link : RUU Antiterorisme Utamakan Penangkalan Dini
Motobalapan | Berita Vlova - Metrotvnews.com, Jakarta: RUU Antiterorisme akan menekankan penangkalan dini. Upaya pencegahan dinilai lebih penting ketimbang penanganan aksi terorisme yang telah terjadi.
"Pansus akan merumuskan bagaimana upaya pencegahan itu. Itu harus ada normanya di dalam UU Antiterorisme ini. Hanya persoalannya sekarang konstruksi hukum apa yang akan dirumuskan sebagai norma di dalam RUU ini," ujar anggota Pansus RUU Antiterorisme dari Fraksi Hanura, Dossy Iskandar, saat dihubungi, kemarin.
Norma pencegahan tersebut, sambungnya, harus memperhatikan masalah HAM dan aturan penegakan hukum. Namun, pansus belum masuk pada pembahasan norma tersebut.
"Pembahasan memang belum masuk ke sana, tapi di RUU ini akan dipertegas kembali seperti apa aturan pencegahannya," kata dia.
Nasir Djamil--anggota lain pansus dari Fraksi PKS-- menyampaikan, dalam pembahasan RUU Antiterorisme yang ditargetkan rampung November ini, ada upaya untuk mengatur pencegahan. Upaya pencegahan dilakukan melalui preventive detention sehingga seseorang bisa ditahan sambil menunggu proses hukum. Upaya pencegahan lainnya ialah melalui program deradikalisasi dan sosialisasi.
"Dalam RUU ini memang ada upaya membawa seseorang guna diperiksa jika diduga bagian dari jaringan terorisme. Begitu juga kegiatan paramiliter yang dicurigai sebagai bagian dari kelompok teroris. Tapi, jika tak hati-hati dirumuskan, implementasinya dikhawatirkan abuse," kata dia.
"Pansus akan merumuskan bagaimana upaya pencegahan itu. Itu harus ada normanya di dalam UU Antiterorisme ini. Hanya persoalannya sekarang konstruksi hukum apa yang akan dirumuskan sebagai norma di dalam RUU ini," ujar anggota Pansus RUU Antiterorisme dari Fraksi Hanura, Dossy Iskandar, saat dihubungi, kemarin.
Norma pencegahan tersebut, sambungnya, harus memperhatikan masalah HAM dan aturan penegakan hukum. Namun, pansus belum masuk pada pembahasan norma tersebut.
"Pembahasan memang belum masuk ke sana, tapi di RUU ini akan dipertegas kembali seperti apa aturan pencegahannya," kata dia.
Nasir Djamil--anggota lain pansus dari Fraksi PKS-- menyampaikan, dalam pembahasan RUU Antiterorisme yang ditargetkan rampung November ini, ada upaya untuk mengatur pencegahan. Upaya pencegahan dilakukan melalui preventive detention sehingga seseorang bisa ditahan sambil menunggu proses hukum. Upaya pencegahan lainnya ialah melalui program deradikalisasi dan sosialisasi.
"Dalam RUU ini memang ada upaya membawa seseorang guna diperiksa jika diduga bagian dari jaringan terorisme. Begitu juga kegiatan paramiliter yang dicurigai sebagai bagian dari kelompok teroris. Tapi, jika tak hati-hati dirumuskan, implementasinya dikhawatirkan abuse," kata dia.
Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai mengatakan tindakan preventif yang sangat penting dilakukan tersebut saat ini belum terkover dengan baik di UU yang ada. Jadi, tindakan yang dilakukan selalu cenderung reaktif.
Untuk dapat melakukan tindakan preventif yang maksimal dan efektif diperlukan pedoman melalui dasar hukum yang jelas.
"Seperti orang-orang yang berangkat ke Suriah dan sudah jelas-jelas di sana bergabung dengan organisasi radikal, mereka harusnya dapat perhatian dan tindakan khusus. Terutama bila kembali ke Tanah Air. Di Indonesia tidak ada dasarnya untuk dapat menindak mereka yang sempat bergabung dengan kelompok radikal internasional seperti itu," ujarnya.
Baca: Antisipasi Lone Wolf Masyarakat Diminta tak Cuek
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan RUU Antiterorisme ini semata untuk memperkuat aparat keamanan lebih optimal mencegah aksi terorisme.
"Misalnya ketika (kelompok teroris) melakukan pembinaan, rekrutmen pelatihan dari mulai usia muda kita lihat sudah mulai dididik. Mereka dikumpulkan dalam kamp dan dicuci otak untuk melakukan tindakan-tindakan teror. Selama ini kita tidak bisa melakukan langkah menghentikan upaya gejala terorisme," jelasnya.
Aksi tunggal
Menko Polhukam Wiranto menekankan agar RUU Antiterorisme segera dituntaskan untuk menangkal eskalasi terorisme global serta berbagai aksi yang dilakukan lone wolf (aksi tunggal, yang tidak tergabung dalam jaringan).
Teror yang dilakukan lone wolf, menurut Wiranto, tidak termasuk bagian teror yang terencana, tetapi dilaksanakan orang-orang yang terjebak oleh pengaruh internet.
"Teror tersebut bukan bagian dari suatu jaringan, melainkan atas inisiatif sendiri. Ini perlu menjadi perhatian kita," ujarnya.
Kepala BNPT Suhardi Alius mengatakan fenomena lone wolf terjadi karena adanya akses yang mudah melalui internet. (Pro/Pol/Dro/X-10)
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="http://bit.ly/2tke8bI; frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Untuk dapat melakukan tindakan preventif yang maksimal dan efektif diperlukan pedoman melalui dasar hukum yang jelas.
"Seperti orang-orang yang berangkat ke Suriah dan sudah jelas-jelas di sana bergabung dengan organisasi radikal, mereka harusnya dapat perhatian dan tindakan khusus. Terutama bila kembali ke Tanah Air. Di Indonesia tidak ada dasarnya untuk dapat menindak mereka yang sempat bergabung dengan kelompok radikal internasional seperti itu," ujarnya.
Baca: Antisipasi Lone Wolf Masyarakat Diminta tak Cuek
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan RUU Antiterorisme ini semata untuk memperkuat aparat keamanan lebih optimal mencegah aksi terorisme.
"Misalnya ketika (kelompok teroris) melakukan pembinaan, rekrutmen pelatihan dari mulai usia muda kita lihat sudah mulai dididik. Mereka dikumpulkan dalam kamp dan dicuci otak untuk melakukan tindakan-tindakan teror. Selama ini kita tidak bisa melakukan langkah menghentikan upaya gejala terorisme," jelasnya.
Aksi tunggal
Menko Polhukam Wiranto menekankan agar RUU Antiterorisme segera dituntaskan untuk menangkal eskalasi terorisme global serta berbagai aksi yang dilakukan lone wolf (aksi tunggal, yang tidak tergabung dalam jaringan).
Teror yang dilakukan lone wolf, menurut Wiranto, tidak termasuk bagian teror yang terencana, tetapi dilaksanakan orang-orang yang terjebak oleh pengaruh internet.
"Teror tersebut bukan bagian dari suatu jaringan, melainkan atas inisiatif sendiri. Ini perlu menjadi perhatian kita," ujarnya.
Kepala BNPT Suhardi Alius mengatakan fenomena lone wolf terjadi karena adanya akses yang mudah melalui internet. (Pro/Pol/Dro/X-10)
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="http://bit.ly/2tke8bI; frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Demikianlah Artikel RUU Antiterorisme Utamakan Penangkalan Dini
Sekianlah artikel RUU Antiterorisme Utamakan Penangkalan Dini kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel RUU Antiterorisme Utamakan Penangkalan Dini dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2017/07/ruu-antiterorisme-utamakan-penangkalan.html
