Pemerintah Dipandang Perlu Merevisi UU Ormas
Pemerintah Dipandang Perlu Merevisi UU Ormas
- Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul Pemerintah Dipandang Perlu Merevisi UU Ormas telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya.
Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru
Artikel Berita, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.
Judul : Pemerintah Dipandang Perlu Merevisi UU Ormas
link : Pemerintah Dipandang Perlu Merevisi UU Ormas
Judul : Pemerintah Dipandang Perlu Merevisi UU Ormas
link : Pemerintah Dipandang Perlu Merevisi UU Ormas
Motobalapan | Berita Vlova - Metrotvnews.com, Jakarta: Pengamat Politik Boni Hargens menganggap pemerintah perlu merevisi UU Ormas. Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 merupakan langkah pemerintah dalam situasi mendesak.
"Revisi UU Nomor 17 Tahun 2013 adalah solusi jangka panjang," kata Boni dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 23 Juli 2017.
Menurut Boni, Perppu sebenarnya berada di bawah UU. Apalagi, sifat penerbitan Perppu hanya pada situasi darurat.
Selain merevisi UU Nomor 17 tahun 2013, pemerintah perlu memperbaiki manajemen hubungan dengan ormas-ormas yang ada. Hal itu harus dipikirkan serius.
"Revisi UU Nomor 17 Tahun 2013 adalah solusi jangka panjang," kata Boni dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 23 Juli 2017.
Menurut Boni, Perppu sebenarnya berada di bawah UU. Apalagi, sifat penerbitan Perppu hanya pada situasi darurat.
Selain merevisi UU Nomor 17 tahun 2013, pemerintah perlu memperbaiki manajemen hubungan dengan ormas-ormas yang ada. Hal itu harus dipikirkan serius.
"Manfaatkan organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah untuk menjadi corong dalam membangun integrasi sosial di dalam menyelamatkan perpecahan yang terjadi di bawah," tegas dia.
Memanfaatkan organisasi-organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah, kata dia, memiliki sejumlah keuntungan. Sebab, apabila negara berhadapan langsung dengan ormas tidak menutup kemungkinan bakal dituduh otoriter.
Mengandalkan ormas-ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, tegas Boni, bakal membentuk sebuah rekonsolidasi dan rekonsiliasi dengan ormas-ormas yang bertentangan. "Termasuk dengan Hizbut Tahrir Indonesia," ucap dia....
Sumber : http://ift.tt/2uUJSYx
Memanfaatkan organisasi-organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah, kata dia, memiliki sejumlah keuntungan. Sebab, apabila negara berhadapan langsung dengan ormas tidak menutup kemungkinan bakal dituduh otoriter.
Mengandalkan ormas-ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, tegas Boni, bakal membentuk sebuah rekonsolidasi dan rekonsiliasi dengan ormas-ormas yang bertentangan. "Termasuk dengan Hizbut Tahrir Indonesia," ucap dia....
Sumber : http://ift.tt/2uUJSYx
Demikianlah Artikel Pemerintah Dipandang Perlu Merevisi UU Ormas
Sekianlah artikel Pemerintah Dipandang Perlu Merevisi UU Ormas kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Pemerintah Dipandang Perlu Merevisi UU Ormas dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2017/07/pemerintah-dipandang-perlu-merevisi-uu.html
