Pemerintah Diminta Menemui MK soal Presidential Threshold
Pemerintah Diminta Menemui MK soal Presidential Threshold
- Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul Pemerintah Diminta Menemui MK soal Presidential Threshold telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya.
Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru
Artikel Berita, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.
Judul : Pemerintah Diminta Menemui MK soal Presidential Threshold
link : Pemerintah Diminta Menemui MK soal Presidential Threshold
Judul : Pemerintah Diminta Menemui MK soal Presidential Threshold
link : Pemerintah Diminta Menemui MK soal Presidential Threshold
Motobalapan | Berita Vlova - Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyarankan pemerintah bertemu pemutus digelarnya Pemilu Serentak. Itu diperlukan karena pembasahan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden masih menemui kebuntuan.
"Kami berharap pemerintah juga melakukan rapat dengan Mahkamah Konstusi (MK) untuk meminta pendapat atau masukan, karena yang memutuskan Pemilu serentak itu kan dari MK, standing hukumnya seperti apa," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 10 Juli 2017.
Suara fraksi soal satu-satunya isu yang hingga kini menggantung itu sama sekali belum bulat. Ada fraksi yang menyebut ambang batas pencalonan presiden tak diperlukan lantaran 2018 bakal dilaksanakan Pilkada serentak.
Di sisi lain, ada pula fraksi yang menyebut ambang batas pencalonan presiden diperlukan. Itu pula yang menyebabkan sikap fraksi terbagi tiga, yakni fraksi yang menginginkan 0 persen, 10-15 persen, dan 20 persen.
"Kalau hanya berkutat di situ terus maka harus ada pandangan baru dari pihak yang dulu memberikan keputusan pemilu secara serentak dalam, hal ini MK. Kalau misalkan pemerintah masih kukuh 20 persen dan DPR terbelah dua, kan tidak ketemu," beber politikus PAN itu.
Taufik berharap pembahasan ambang batas pencalonan presiden segera rampung. Isu itu menjadi salah satu yang penting dan terkait empat isu krusial lain, yakni yakni ambang batas parlemen, sistem pemilu, konversi suara ke kursi, dan sebaran dapil.
"Kami berharap pemerintah juga melakukan rapat dengan Mahkamah Konstusi (MK) untuk meminta pendapat atau masukan, karena yang memutuskan Pemilu serentak itu kan dari MK, standing hukumnya seperti apa," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 10 Juli 2017.
Suara fraksi soal satu-satunya isu yang hingga kini menggantung itu sama sekali belum bulat. Ada fraksi yang menyebut ambang batas pencalonan presiden tak diperlukan lantaran 2018 bakal dilaksanakan Pilkada serentak.
Di sisi lain, ada pula fraksi yang menyebut ambang batas pencalonan presiden diperlukan. Itu pula yang menyebabkan sikap fraksi terbagi tiga, yakni fraksi yang menginginkan 0 persen, 10-15 persen, dan 20 persen.
"Kalau hanya berkutat di situ terus maka harus ada pandangan baru dari pihak yang dulu memberikan keputusan pemilu secara serentak dalam, hal ini MK. Kalau misalkan pemerintah masih kukuh 20 persen dan DPR terbelah dua, kan tidak ketemu," beber politikus PAN itu.
Taufik berharap pembahasan ambang batas pencalonan presiden segera rampung. Isu itu menjadi salah satu yang penting dan terkait empat isu krusial lain, yakni yakni ambang batas parlemen, sistem pemilu, konversi suara ke kursi, dan sebaran dapil.
Demikianlah Artikel Pemerintah Diminta Menemui MK soal Presidential Threshold
Sekianlah artikel Pemerintah Diminta Menemui MK soal Presidential Threshold kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Pemerintah Diminta Menemui MK soal Presidential Threshold dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2017/07/pemerintah-diminta-menemui-mk-soal.html