Pembahasan Perppu Ormas Diserahkan ke DPR
Pembahasan Perppu Ormas Diserahkan ke DPR
- Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul Pembahasan Perppu Ormas Diserahkan ke DPR telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya.
Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru
Artikel Berita, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.
Judul : Pembahasan Perppu Ormas Diserahkan ke DPR
link : Pembahasan Perppu Ormas Diserahkan ke DPR
Judul : Pembahasan Perppu Ormas Diserahkan ke DPR
link : Pembahasan Perppu Ormas Diserahkan ke DPR
Motobalapan | Berita Vlova - Metrotvnews.com, Jakarta: Pro dan kontra mengenai pembubaran Ormas melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Ormas (Perppu Ormas) terus berlanjut. Perkembangan terakhir, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) resmi memblokir situs Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan tidak terlalu banyak komentar mengenai penerbitan Perppu Ormas yang tengah disorot publik. Baginya, Perppu tersebut merupakan hak pemerintah.
"Perppu Ormas haknya pemerintah, silakan," ujar Zulkifli ditemui di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 24 Juli 2017.
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan tidak terlalu banyak komentar mengenai penerbitan Perppu Ormas yang tengah disorot publik. Baginya, Perppu tersebut merupakan hak pemerintah.
"Perppu Ormas haknya pemerintah, silakan," ujar Zulkifli ditemui di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 24 Juli 2017.
Perppu tersebut selanjutnya akan dibahas di DPR. Mengenai sah atau tidaknya Perppu Ormas itu, Zulkifli menyerahkan sepenuhnya kepada DPR. "Kira serahkan ke DPR. Sikap kita gimana, kita tunggu di DPR," kata Ketua Umum PAN itu.
Meskipun nantinya ditolak DPR, pembubaran HTI tetap sah. Hal itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia, Erfandi dalam sebuah diskusi .
"Tetap sah, karena UU tidak berlaku surut," tegas Erfandi.
Erfandi menjelaskan, pemerintah menjadikan Perppu itu sebagai acuan dalam membubarkan HTI. Perppu akan menjadi undang-undang jika disetujui DPR dalam paripurna pada masa sidang pertama, sekitar Agustus.
Jika Perppu ditolak, pemerintah akan kembali menggunakan undang-undang tentang Ormas sebelumnya. Tapi, pembubaran terhadap HTI tak akan batal. "(Pembubaran) itu tetap berlaku," ucapnya....
Sumber : http://ift.tt/2vPWjkY
Meskipun nantinya ditolak DPR, pembubaran HTI tetap sah. Hal itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia, Erfandi dalam sebuah diskusi .
"Tetap sah, karena UU tidak berlaku surut," tegas Erfandi.
Erfandi menjelaskan, pemerintah menjadikan Perppu itu sebagai acuan dalam membubarkan HTI. Perppu akan menjadi undang-undang jika disetujui DPR dalam paripurna pada masa sidang pertama, sekitar Agustus.
Jika Perppu ditolak, pemerintah akan kembali menggunakan undang-undang tentang Ormas sebelumnya. Tapi, pembubaran terhadap HTI tak akan batal. "(Pembubaran) itu tetap berlaku," ucapnya....
Sumber : http://ift.tt/2vPWjkY
Demikianlah Artikel Pembahasan Perppu Ormas Diserahkan ke DPR
Sekianlah artikel Pembahasan Perppu Ormas Diserahkan ke DPR kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Pembahasan Perppu Ormas Diserahkan ke DPR dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2017/07/pembahasan-perppu-ormas-diserahkan-ke.html
