PAN Berorientasi Jangka Pendek
PAN Berorientasi Jangka Pendek
- Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul PAN Berorientasi Jangka Pendek telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya.
Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru
Artikel Berita, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.
Judul : PAN Berorientasi Jangka Pendek
link : PAN Berorientasi Jangka Pendek
Judul : PAN Berorientasi Jangka Pendek
link : PAN Berorientasi Jangka Pendek
Motobalapan | Berita Vlova - Metrotvnews.com, Jakarta: Ketidakkonsistenan Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung pemerintahan dinilai akibat orientasi politik di Indonesia. Dalam demokrasi di Indonesia, koalisi tidak berbasis ideologi atau platform politik, tetapi didasari kepentingan jangka pendek.
Menurut pakar ilmu politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk, apa yang dilakukan PAN saat paripurna pengesahan RUU Pemilu bisa terjadi kepada partai politik mana saja. PAN dipandang tak puas dengan jatah satu menteri dalam kabinet saat ini. Dari segi matematika politik, PAN tak memiliki kewajiban mendukung penuh pemerintahan.
PAN juga sangat berpotensi membelot dan kembali ke poros koalisi lama pada Pilpres 2019. "Untuk 2019 sepertinya PAN akan lihat dulu di posisi mana menurut hitung-hitungan mereka yang menguntungkan dan deal-deal apa yang dijanjikan oleh kubu koalisi yang ada," jelas Hamdi seperti dilansir Media Indonesia, Senin 24 Juli 2017.
Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid meyakini PAN sudah memiliki agenda di 2019. Golkar tetap menghargai sikap PAN itu.
Nurdin menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo terkait keberadaan PAN di koalisi pemerintah. "Kecuali Golkar. Golkar ini yang datang di belakang mendukung Jokowi sekarang konsisten untuk mencalonkan kembali (di Pemilu 2019), yang lain belum tentu, yang lain tergantung mekanisme partainya meramu strategi politiknya," kata Nurdin.
Menurut pakar ilmu politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk, apa yang dilakukan PAN saat paripurna pengesahan RUU Pemilu bisa terjadi kepada partai politik mana saja. PAN dipandang tak puas dengan jatah satu menteri dalam kabinet saat ini. Dari segi matematika politik, PAN tak memiliki kewajiban mendukung penuh pemerintahan.
PAN juga sangat berpotensi membelot dan kembali ke poros koalisi lama pada Pilpres 2019. "Untuk 2019 sepertinya PAN akan lihat dulu di posisi mana menurut hitung-hitungan mereka yang menguntungkan dan deal-deal apa yang dijanjikan oleh kubu koalisi yang ada," jelas Hamdi seperti dilansir Media Indonesia, Senin 24 Juli 2017.
Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid meyakini PAN sudah memiliki agenda di 2019. Golkar tetap menghargai sikap PAN itu.
Nurdin menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo terkait keberadaan PAN di koalisi pemerintah. "Kecuali Golkar. Golkar ini yang datang di belakang mendukung Jokowi sekarang konsisten untuk mencalonkan kembali (di Pemilu 2019), yang lain belum tentu, yang lain tergantung mekanisme partainya meramu strategi politiknya," kata Nurdin.
Wakil Sekjen Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menjelaskan pihaknya menunggu sikap presiden terkait posisi PAN. "Kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk mengambil sikap untuk partai yang berbeda sebagai pendukung pemerintah," kata Ace.
Ace mengaku Partai Golkar sebenarnya tidak nyaman dengan cara PAN. Namun, Golkar juga tidak bisa mengintervensi. Dia berharap partai koalisi pemerintah memiliki kesadaran sejalan dengan pemerintah.
"Agar bisa mewujudkan agenda yang sudah disepakati bersama, termasuk juga soal membangun demokrasi yang lebih efektif," tutur Ace.
Silakan nilai
Sekretaris Fraksi PAN di DPR Yandri Susanto mempersilakan Presiden melihat apakah mereka masih dianggap bagian koalisi pemerintah atau tidak. Menurut Yandri, jika Presiden mencopot menteri yang berasal PAN hanya karena berseberangan soal UU Penyelenggaraan Pemilu, Presiden tidak menilai menterinya dari kinerja.
Dalam beberapa hal, Yandri mengakui PAN berbeda pendapat atau berseberangan pandangan dengan pemerintah. Ia menganggap hal itu merupakan dinamika politik yang biasa terjadi dalam sistem demokrasi.
"Sekali lagi kami tegaskan, kalau berbasis kinerja, menteri PAN pasti aman. Namun, kalau parameternya lain dan alasan politis, (misalnya) kami tidak mendukung Ahok dan tidak seiring sejalan dalam pembahasan UU, itu artinya Presiden sudah bergeser parameternya untuk mengganti menterinya," ujar Yandri.
...
Sumber : http://ift.tt/2gVpCj9
Ace mengaku Partai Golkar sebenarnya tidak nyaman dengan cara PAN. Namun, Golkar juga tidak bisa mengintervensi. Dia berharap partai koalisi pemerintah memiliki kesadaran sejalan dengan pemerintah.
"Agar bisa mewujudkan agenda yang sudah disepakati bersama, termasuk juga soal membangun demokrasi yang lebih efektif," tutur Ace.
Silakan nilai
Sekretaris Fraksi PAN di DPR Yandri Susanto mempersilakan Presiden melihat apakah mereka masih dianggap bagian koalisi pemerintah atau tidak. Menurut Yandri, jika Presiden mencopot menteri yang berasal PAN hanya karena berseberangan soal UU Penyelenggaraan Pemilu, Presiden tidak menilai menterinya dari kinerja.
Dalam beberapa hal, Yandri mengakui PAN berbeda pendapat atau berseberangan pandangan dengan pemerintah. Ia menganggap hal itu merupakan dinamika politik yang biasa terjadi dalam sistem demokrasi.
"Sekali lagi kami tegaskan, kalau berbasis kinerja, menteri PAN pasti aman. Namun, kalau parameternya lain dan alasan politis, (misalnya) kami tidak mendukung Ahok dan tidak seiring sejalan dalam pembahasan UU, itu artinya Presiden sudah bergeser parameternya untuk mengganti menterinya," ujar Yandri.
...
Sumber : http://ift.tt/2gVpCj9
Demikianlah Artikel PAN Berorientasi Jangka Pendek
Sekianlah artikel PAN Berorientasi Jangka Pendek kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel PAN Berorientasi Jangka Pendek dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2017/07/pan-berorientasi-jangka-pendek.html
