Ombudsman RI Sebut Oknum DPRD Minta Jatah Kursi Sekolah
Ombudsman RI Sebut Oknum DPRD Minta Jatah Kursi Sekolah
- Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul Ombudsman RI Sebut Oknum DPRD Minta Jatah Kursi Sekolah telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya.
Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru
Artikel Berita, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.
Judul : Ombudsman RI Sebut Oknum DPRD Minta Jatah Kursi Sekolah
link : Ombudsman RI Sebut Oknum DPRD Minta Jatah Kursi Sekolah
Judul : Ombudsman RI Sebut Oknum DPRD Minta Jatah Kursi Sekolah
link : Ombudsman RI Sebut Oknum DPRD Minta Jatah Kursi Sekolah
Motobalapan | Berita Vlova - Metrotvnews.com, Jakarta: Kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi membuka celah kecurangan. Berbagai celah kecurangan bisa masuk melalui lemahnya jaringan internet dan pengawasan.
Komisioner Ombudsman RI Ahmad Suaedy mengatakan, penyimpangan banyak terjadi saat jaringan internet terputus. Sebab, data yang dimasukan tidak dapat diproses dengan cepat dan terbuka.
“Mereka jadinya memberikan berkas secara manual, lalu dicatat oleh petugas dan tidak diawasi oleh pendaftra. Di sela down inilah bisa terjadi apapun,” kata Suaedy di program PrimeTalk Metro TV, Jakarta, Senin, 10 Juli 2017.
Suaedy menyampaikan ada sejumlah laporan masuk tekait perjanjian pembangian kursi sekolah. Laporan itu kesepakatan antara Dinas Pendidikan dengan kelompok dan pejabat wilayah untuk meminta jatah.
“Ada MoU antara Dinas Pendidikan dan DPRD suatu wilayah agar anaknya bisa masuk sekolah-sekolah tertentu,” ujarnya.
Suaedy akan mengusulkan agar anak-anak yang masuk melalui jalur curang untuk dibatalkan. Ia ingin seluruh siswa masuk sekolah secara objektif.
Sementara itu, Irjen Kemendikbud Daryanto mengaku kebijakan PPDB sistem zonasi belum sempurna. Salah satu faktornya adalah masalah geografis.
“Faktor geofrafis tidak mudah juga. Kalau kita lihat sistem online yang down dilakukan dengan waktu bersamaan, ada beberapa server yang belum mampu menanngani itu,” ucapnya.
Kendati begitu, Daryanto memastikan proses pendaftaran berjalan lancar. "Di sana juga ada petugas yang bisa menangani agar proses tidak stag," pungkasnya.
Komisioner Ombudsman RI Ahmad Suaedy mengatakan, penyimpangan banyak terjadi saat jaringan internet terputus. Sebab, data yang dimasukan tidak dapat diproses dengan cepat dan terbuka.
“Mereka jadinya memberikan berkas secara manual, lalu dicatat oleh petugas dan tidak diawasi oleh pendaftra. Di sela down inilah bisa terjadi apapun,” kata Suaedy di program PrimeTalk Metro TV, Jakarta, Senin, 10 Juli 2017.
Suaedy menyampaikan ada sejumlah laporan masuk tekait perjanjian pembangian kursi sekolah. Laporan itu kesepakatan antara Dinas Pendidikan dengan kelompok dan pejabat wilayah untuk meminta jatah.
“Ada MoU antara Dinas Pendidikan dan DPRD suatu wilayah agar anaknya bisa masuk sekolah-sekolah tertentu,” ujarnya.
Suaedy akan mengusulkan agar anak-anak yang masuk melalui jalur curang untuk dibatalkan. Ia ingin seluruh siswa masuk sekolah secara objektif.
Sementara itu, Irjen Kemendikbud Daryanto mengaku kebijakan PPDB sistem zonasi belum sempurna. Salah satu faktornya adalah masalah geografis.
“Faktor geofrafis tidak mudah juga. Kalau kita lihat sistem online yang down dilakukan dengan waktu bersamaan, ada beberapa server yang belum mampu menanngani itu,” ucapnya.
Kendati begitu, Daryanto memastikan proses pendaftaran berjalan lancar. "Di sana juga ada petugas yang bisa menangani agar proses tidak stag," pungkasnya.
Demikianlah Artikel Ombudsman RI Sebut Oknum DPRD Minta Jatah Kursi Sekolah
Sekianlah artikel Ombudsman RI Sebut Oknum DPRD Minta Jatah Kursi Sekolah kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Ombudsman RI Sebut Oknum DPRD Minta Jatah Kursi Sekolah dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2017/07/ombudsman-ri-sebut-oknum-dprd-minta.html