Mulai Ada Kesepahaman Antarfraksi Terkait Ambang Batas Presiden
Mulai Ada Kesepahaman Antarfraksi Terkait Ambang Batas Presiden
- Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul Mulai Ada Kesepahaman Antarfraksi Terkait Ambang Batas Presiden telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya.
Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru
Artikel Berita, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.
Judul : Mulai Ada Kesepahaman Antarfraksi Terkait Ambang Batas Presiden
link : Mulai Ada Kesepahaman Antarfraksi Terkait Ambang Batas Presiden
Judul : Mulai Ada Kesepahaman Antarfraksi Terkait Ambang Batas Presiden
link : Mulai Ada Kesepahaman Antarfraksi Terkait Ambang Batas Presiden
Motobalapan | Berita Vlova - Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Pansus RUU Pemilu Johnny G Plate menyebut pembahasan ambang batas presiden dalam Revisi Undang-undang Pemilu (RUU Pemilu) antar fraksi mulai ada pergeseran. Artinya kata dia mulai ada satu kesepemahaman.
"Menurut info, yang tadinya mendukung tanpa ambang batas, sudah bergeser perlu ambang batas," beber Johnny di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu 5 Juli 2017.
Johnny menuturkan mulai ada kesepemahaman soal putusan Mahkamah Konstitusi. Diketahui, salah satu perdebatan dalam ambang batas presiden adalah terkait putusan MK.
Ada fraksi berpandangan terkait putusan MK yang mengesahkan penyelenggaraan Pilkada Serentak tidak perlu lagi ada ambang batas presiden. Namun, ada pula fraksi berpandangan tetap perlu ambang batas presiden.
"Ini kan perbedaan posisi yang signifikan tekait penafsiran konstitusional terhadap MK. Dari nol geser ke 10 persen. Berarti ada ambang batas. Argumentasinya sama 10 atau 20 persen dan ada pergeseran signifikan," tutur Johnny.
"Menurut info, yang tadinya mendukung tanpa ambang batas, sudah bergeser perlu ambang batas," beber Johnny di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu 5 Juli 2017.
Johnny menuturkan mulai ada kesepemahaman soal putusan Mahkamah Konstitusi. Diketahui, salah satu perdebatan dalam ambang batas presiden adalah terkait putusan MK.
Ada fraksi berpandangan terkait putusan MK yang mengesahkan penyelenggaraan Pilkada Serentak tidak perlu lagi ada ambang batas presiden. Namun, ada pula fraksi berpandangan tetap perlu ambang batas presiden.
"Ini kan perbedaan posisi yang signifikan tekait penafsiran konstitusional terhadap MK. Dari nol geser ke 10 persen. Berarti ada ambang batas. Argumentasinya sama 10 atau 20 persen dan ada pergeseran signifikan," tutur Johnny.
Namun, Johnny tak mau membeberkan partai-partai mana saja yang akhirnya mau bergeser itu. Yang jelas kata dia saat ini tengah dibicarakan jalan tengah dari nol persen menjadi 10 persen.
Koalisi partai pemerintah sendiri kata dia mulai solid dengan opsi ambang batas presiden 20 persen.
Sementara itu, Partai Demokrat yang diketahui ingin supaya tak ada ambang batas presiden mulai terbuka. Anggota Pansus RUU Pemilu dari Demokrat Fandi Utomo menyebut partainya tak ingin disebut bertentangan dengan partai lain.
"Sampai hari ini Fraksi Partai Demokrat tetap berpendapat bahwa presentase tidak relevan. Tapi tidak relevan tidak berarti sama dengan itu (tak ada ambang batas). Karena tidak relevan berarti yang harus diatur adalah partai apa atau gabungan partai bagaimana yang bisa mencalonkan calon presiden," tutur Fandi secara terpisah.
Meski begitu kata dia, ambang batas presiden yang sudah dipakai pada 2014 tidak bisa lagi dipakai pada pemilu yang akan datang. Apalagi sudah ada putusan MK. Tapi berapa angkanya kata Fandi masih harus dibicarakan.
"Enggak pernah kita mengatakan nol persen. Tapi bahwa perlu pengaturan partai atau gabungan partai apa yang diamanatkan konstitusi, itu yang harus kira atur. Pengaturan itu yang akan mempertemukan antara fraksi-fraksi di DPR," pungkas dia.
Koalisi partai pemerintah sendiri kata dia mulai solid dengan opsi ambang batas presiden 20 persen.
Sementara itu, Partai Demokrat yang diketahui ingin supaya tak ada ambang batas presiden mulai terbuka. Anggota Pansus RUU Pemilu dari Demokrat Fandi Utomo menyebut partainya tak ingin disebut bertentangan dengan partai lain.
"Sampai hari ini Fraksi Partai Demokrat tetap berpendapat bahwa presentase tidak relevan. Tapi tidak relevan tidak berarti sama dengan itu (tak ada ambang batas). Karena tidak relevan berarti yang harus diatur adalah partai apa atau gabungan partai bagaimana yang bisa mencalonkan calon presiden," tutur Fandi secara terpisah.
Meski begitu kata dia, ambang batas presiden yang sudah dipakai pada 2014 tidak bisa lagi dipakai pada pemilu yang akan datang. Apalagi sudah ada putusan MK. Tapi berapa angkanya kata Fandi masih harus dibicarakan.
"Enggak pernah kita mengatakan nol persen. Tapi bahwa perlu pengaturan partai atau gabungan partai apa yang diamanatkan konstitusi, itu yang harus kira atur. Pengaturan itu yang akan mempertemukan antara fraksi-fraksi di DPR," pungkas dia.
Demikianlah Artikel Mulai Ada Kesepahaman Antarfraksi Terkait Ambang Batas Presiden
Sekianlah artikel Mulai Ada Kesepahaman Antarfraksi Terkait Ambang Batas Presiden kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Mulai Ada Kesepahaman Antarfraksi Terkait Ambang Batas Presiden dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2017/07/mulai-ada-kesepahaman-antarfraksi.html
