Mendagri Telusuri Keterlibatan PNS dalam Ormas Anti-Pancasila
Mendagri Telusuri Keterlibatan PNS dalam Ormas Anti-Pancasila
- Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul Mendagri Telusuri Keterlibatan PNS dalam Ormas Anti-Pancasila telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya.
Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru
Artikel Berita, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.
Judul : Mendagri Telusuri Keterlibatan PNS dalam Ormas Anti-Pancasila
link : Mendagri Telusuri Keterlibatan PNS dalam Ormas Anti-Pancasila
Judul : Mendagri Telusuri Keterlibatan PNS dalam Ormas Anti-Pancasila
link : Mendagri Telusuri Keterlibatan PNS dalam Ormas Anti-Pancasila
Motobalapan | Berita Vlova - Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akan mendalami keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS) dalam organisasi masyarakat (ormas) anti-Pancasila. Pasalnya, kegiatan dari ormas ini dilarang.
"PNS juga harus hati-hati, harus diukur betul tingkat keterlibatannya. Apakah dia sebagai pengurus, kader, atau hanya ikut-ikutan," kata Tjahjo di Jakarta Pusat, Senin 24 Juli 2017.
Menurut dia, PNS yang bergabung dengan ormas belum tentu mundur dari jabatannya. Namun, hal itu bergantung dari kadar keanggotannya dalam ormas itu. Bila hanya ikut berdakwah atau simpatisan sehari, PNS hanya perlu disadarkan agar kembali berpegang pada Pancasila.
"PNS juga harus hati-hati, harus diukur betul tingkat keterlibatannya. Apakah dia sebagai pengurus, kader, atau hanya ikut-ikutan," kata Tjahjo di Jakarta Pusat, Senin 24 Juli 2017.
Menurut dia, PNS yang bergabung dengan ormas belum tentu mundur dari jabatannya. Namun, hal itu bergantung dari kadar keanggotannya dalam ormas itu. Bila hanya ikut berdakwah atau simpatisan sehari, PNS hanya perlu disadarkan agar kembali berpegang pada Pancasila.
Tjahjo pun meminta seluruh kepala daerah ikut memantau jika ada bawahannya yang bergabung di ormas anti-Pancasila. PNS yang menjadi kader ormas itu harus dipanggil dan diminta menghentikan aksinya.
Baca: ?Akademisi UGM: Penanganan PNS Anggota HTI Harus Dialogis
"Lo kok lucu, ormas dibubarkan, tapi anggotanya boleh dakwah. Dakwah apa? Ada kepala daerah yang ngomong begitu. Ini kan enggak boleh," tutur dia.
Tjahjo menegakan, keputusan pemerintah yang mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah final. Dengan dibubarkannya organisasi tersebut, maka kegiatan yang menyerupai perilaku ormas harus dihentikan.
Baca: Menangkal Ideologi Radikal dengan Pendekatan Budaya
"Dengan organisasi yang telah dibubarkan, berarti anggotanya juga tidak boleh melakukan kegiatan yang sama dengan ormas HTI," imbuh dia....
Sumber : http://ift.tt/2uPHv8r
Baca: ?Akademisi UGM: Penanganan PNS Anggota HTI Harus Dialogis
"Lo kok lucu, ormas dibubarkan, tapi anggotanya boleh dakwah. Dakwah apa? Ada kepala daerah yang ngomong begitu. Ini kan enggak boleh," tutur dia.
Tjahjo menegakan, keputusan pemerintah yang mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah final. Dengan dibubarkannya organisasi tersebut, maka kegiatan yang menyerupai perilaku ormas harus dihentikan.
Baca: Menangkal Ideologi Radikal dengan Pendekatan Budaya
"Dengan organisasi yang telah dibubarkan, berarti anggotanya juga tidak boleh melakukan kegiatan yang sama dengan ormas HTI," imbuh dia....
Sumber : http://ift.tt/2uPHv8r
Demikianlah Artikel Mendagri Telusuri Keterlibatan PNS dalam Ormas Anti-Pancasila
Sekianlah artikel Mendagri Telusuri Keterlibatan PNS dalam Ormas Anti-Pancasila kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Mendagri Telusuri Keterlibatan PNS dalam Ormas Anti-Pancasila dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2017/07/mendagri-telusuri-keterlibatan-pns.html
