Mendagri: Cap Anti-Pancasila Jangan untuk Berebut Jabatan
Mendagri: Cap Anti-Pancasila Jangan untuk Berebut Jabatan
- Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul Mendagri: Cap Anti-Pancasila Jangan untuk Berebut Jabatan telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya.
Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru
Artikel Berita, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.
Judul : Mendagri: Cap Anti-Pancasila Jangan untuk Berebut Jabatan
link : Mendagri: Cap Anti-Pancasila Jangan untuk Berebut Jabatan
Judul : Mendagri: Cap Anti-Pancasila Jangan untuk Berebut Jabatan
link : Mendagri: Cap Anti-Pancasila Jangan untuk Berebut Jabatan
Motobalapan | Berita Vlova - Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tak sekali-kali menyebarkan paham anti-Pancasila di lingkungan kerja. Sebagai PNS mereka telah disumpah setia kepada Pancasila.
"Aturannya ada, UU-nya ada. Sebagai PNS dia disumpah harus setia kepada Pancasila dan UUD 1945," kata Tjahjo saat acara Rapat Koordinasi Bela Negara di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Juli 2017.
Imbuan ini bukan saja ditujukan kepada PNS di lingkungan Kemendagri. Tapi seluruh PNS di semua lembaga negara lainya. Khusus di Kemendagri Tjahjo telah mengintruksikan Sekjen dan Irjen untuk menginventarisasi PNS yang terindikasi terlibat dengan ormas anti-Pancasila.
"Ada bukti enggak dia mengucapkan, berdakwah, mengorganisir, menghimpun di lingkungan Kemendagri yang memberikan pemahaman anti-Pancasila anti-Bhinneka Tunggal Ika," tegasnya.
"Aturannya ada, UU-nya ada. Sebagai PNS dia disumpah harus setia kepada Pancasila dan UUD 1945," kata Tjahjo saat acara Rapat Koordinasi Bela Negara di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Juli 2017.
Imbuan ini bukan saja ditujukan kepada PNS di lingkungan Kemendagri. Tapi seluruh PNS di semua lembaga negara lainya. Khusus di Kemendagri Tjahjo telah mengintruksikan Sekjen dan Irjen untuk menginventarisasi PNS yang terindikasi terlibat dengan ormas anti-Pancasila.
"Ada bukti enggak dia mengucapkan, berdakwah, mengorganisir, menghimpun di lingkungan Kemendagri yang memberikan pemahaman anti-Pancasila anti-Bhinneka Tunggal Ika," tegasnya.
Jika terbukti, akan diberikan sanksi mulai dari teguran, penegakkan disiplin hingga pemberhentian. Keterlibatan PNS di ormas anti-Pancasila harus diteliti dengan detail.
"Ukuran simpatisan, pengikut, fungsionaris, pengurus, maupun kader ormas mesti dibedakan dengan baik," ujarnya.
Kata Tjahjo, jangan sampai cap anti-Pancasila justru dimanfaatkan untuk melengserkan jabatan tertentu di struktur birokrasi. "Jangan nanti dimanfaatkan tim PNS provinsi kabupaten/kota like and dislike rebutan jabatan nanti ada isu ini," kata dia.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengakui ada informasi PNS berkecimpung di ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Kabar HTI memiliki anggota berasal dari PNS itu terungkap dari sebuah dokumen berjudul "Daftar Pengurus HTI se-Indonesia". Dokumen itu mencatat delapan dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menjadi anggota dan simpatisan HTI.
Asman mengatakan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan akan menelusuri ke perguruan tinggi terkait untuk mencari tahu kebenarannya. Nantinya, kata dia, rektor di perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas tindakan dosennya itu. "Nanti ada jenjangnya lah," kata dia....
Sumber : http://ift.tt/2h26lNo
"Ukuran simpatisan, pengikut, fungsionaris, pengurus, maupun kader ormas mesti dibedakan dengan baik," ujarnya.
Kata Tjahjo, jangan sampai cap anti-Pancasila justru dimanfaatkan untuk melengserkan jabatan tertentu di struktur birokrasi. "Jangan nanti dimanfaatkan tim PNS provinsi kabupaten/kota like and dislike rebutan jabatan nanti ada isu ini," kata dia.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengakui ada informasi PNS berkecimpung di ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Kabar HTI memiliki anggota berasal dari PNS itu terungkap dari sebuah dokumen berjudul "Daftar Pengurus HTI se-Indonesia". Dokumen itu mencatat delapan dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menjadi anggota dan simpatisan HTI.
Asman mengatakan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan akan menelusuri ke perguruan tinggi terkait untuk mencari tahu kebenarannya. Nantinya, kata dia, rektor di perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas tindakan dosennya itu. "Nanti ada jenjangnya lah," kata dia....
Sumber : http://ift.tt/2h26lNo
Demikianlah Artikel Mendagri: Cap Anti-Pancasila Jangan untuk Berebut Jabatan
Sekianlah artikel Mendagri: Cap Anti-Pancasila Jangan untuk Berebut Jabatan kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Mendagri: Cap Anti-Pancasila Jangan untuk Berebut Jabatan dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2017/07/mendagri-cap-anti-pancasila-jangan.html
