DPR Sebut Pemanggilan Kapolri ke Istana bukan Intervensi
DPR Sebut Pemanggilan Kapolri ke Istana bukan Intervensi
- Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul DPR Sebut Pemanggilan Kapolri ke Istana bukan Intervensi telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya.
Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru
Artikel Berita, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.
Judul : DPR Sebut Pemanggilan Kapolri ke Istana bukan Intervensi
link : DPR Sebut Pemanggilan Kapolri ke Istana bukan Intervensi
Judul : DPR Sebut Pemanggilan Kapolri ke Istana bukan Intervensi
link : DPR Sebut Pemanggilan Kapolri ke Istana bukan Intervensi
Motobalapan | Berita Vlova - Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyebut pemanggilan Kapolri Jenderal Tito Karnavian oleh Presiden Joko Widodo terkait pengungkapan kasus penyidik KPK Novel Baswedan bukan bentuk intervensi.
Sejak awal, Agus menyarankan agar dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mengungkap kasus peyiraman air keras terhadap Novel. Kasus yang menimpa kerabat Anies Baswedan itu bukan perkara mudah.
"Karena TPF ini akan mengetahui dengan jelas prosesnya. Bagaimana juga hal-hal yang menyebabkan itu, bagaimana orangnya dan latar belakangnya karena tim ini melibatkan intelijen yang hebat," ungkap Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 31 Juli 2017.
Pembentukan TPF bukan berarti mengecilkan peran kepolisian, pengungkapan harus ditangani secara menyeluruh. "Menurut saya, tim itu (TPF) tidak bisa dipungkiri dan harus ada, kalau tidak ada rasanya akan semakin lama lagi," tutur dia.
Agus enggan mencampuri pemanggilan Kapolri oleh Jokowi terkait pengungkapan kasus Novel. "Ini masalah internal antara Polri dan pemerintah, sehingga tentunya ini belum masuk di wilayah dari legislatif," tegas dia.
Kendati begitu, kata Agus, DPR bakal menanti hasil pertemuan Tito dan Jokowi. Komisi III pasti bakal mempertanyakan hasil pertemuan Tito dan Jokowi dalam rapat kerja.
Sejak awal, Agus menyarankan agar dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mengungkap kasus peyiraman air keras terhadap Novel. Kasus yang menimpa kerabat Anies Baswedan itu bukan perkara mudah.
"Karena TPF ini akan mengetahui dengan jelas prosesnya. Bagaimana juga hal-hal yang menyebabkan itu, bagaimana orangnya dan latar belakangnya karena tim ini melibatkan intelijen yang hebat," ungkap Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 31 Juli 2017.
Pembentukan TPF bukan berarti mengecilkan peran kepolisian, pengungkapan harus ditangani secara menyeluruh. "Menurut saya, tim itu (TPF) tidak bisa dipungkiri dan harus ada, kalau tidak ada rasanya akan semakin lama lagi," tutur dia.
Agus enggan mencampuri pemanggilan Kapolri oleh Jokowi terkait pengungkapan kasus Novel. "Ini masalah internal antara Polri dan pemerintah, sehingga tentunya ini belum masuk di wilayah dari legislatif," tegas dia.
Kendati begitu, kata Agus, DPR bakal menanti hasil pertemuan Tito dan Jokowi. Komisi III pasti bakal mempertanyakan hasil pertemuan Tito dan Jokowi dalam rapat kerja.
Sebelumnya, permintaan TPF juga sempat muncul dari mulut Novel lantaran pesimistis polisi berani mengungkap kasusnya. Terlebih, ia mengklaim adanya keterlibatan jenderal polisi dalam kasus ini.
Hal tersebut diungkap Novel saat wawancara khusus dengan Najwa Shihab dalam program Mata Najwa, Metro TV, Rabu, 26 Juli 2017. "Ini ada keterlibatan oknum Polri. Mestinya dilakukan dengan serius. Walaupun setelah tiga bulan lebih saya melihat rasanya Polri tidak berani mengungkap perkara ini," kata Novel.
Novel mengaku tidak mengetahui alasan kepolisian tidak berani mengungkap kasus hingga tuntas. Selama ini, ia hanya menerka dan menduga-duga alasannya.
Selain itu, dalam wawancara tersebut, Novel juga sempat memperlihatkan kepada Najwa secarik kertas. Kertas tersebut, kata Novel, berisi daftar nama penyidik KPK beserta biodata, nomor telepon, alamat rumah, hingga rute pulang dan pergi ke tempat kerja.
Novel mengaku sangsi jika harus menyerahkan kertas tersebut ke penyidik kepolisian. Ia malah berniat menyerahkan daftar nama itu jika dibentuk TPF.
Sementara itu, Presiden Jokowi hari ini, Senin, 31 Juli 2017 memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Presiden akan meminta keterangan Kapolri terkait pengembangan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan....
Sumber : http://ift.tt/2vdrDNb
Hal tersebut diungkap Novel saat wawancara khusus dengan Najwa Shihab dalam program Mata Najwa, Metro TV, Rabu, 26 Juli 2017. "Ini ada keterlibatan oknum Polri. Mestinya dilakukan dengan serius. Walaupun setelah tiga bulan lebih saya melihat rasanya Polri tidak berani mengungkap perkara ini," kata Novel.
Novel mengaku tidak mengetahui alasan kepolisian tidak berani mengungkap kasus hingga tuntas. Selama ini, ia hanya menerka dan menduga-duga alasannya.
Selain itu, dalam wawancara tersebut, Novel juga sempat memperlihatkan kepada Najwa secarik kertas. Kertas tersebut, kata Novel, berisi daftar nama penyidik KPK beserta biodata, nomor telepon, alamat rumah, hingga rute pulang dan pergi ke tempat kerja.
Novel mengaku sangsi jika harus menyerahkan kertas tersebut ke penyidik kepolisian. Ia malah berniat menyerahkan daftar nama itu jika dibentuk TPF.
Sementara itu, Presiden Jokowi hari ini, Senin, 31 Juli 2017 memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Presiden akan meminta keterangan Kapolri terkait pengembangan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan....
Sumber : http://ift.tt/2vdrDNb
Demikianlah Artikel DPR Sebut Pemanggilan Kapolri ke Istana bukan Intervensi
Sekianlah artikel DPR Sebut Pemanggilan Kapolri ke Istana bukan Intervensi kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel DPR Sebut Pemanggilan Kapolri ke Istana bukan Intervensi dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2017/07/dpr-sebut-pemanggilan-kapolri-ke-istana.html
