Daftar Evaluasi Pelaksanaan Haji yang Harus Diperbaiki Kemenag
Daftar Evaluasi Pelaksanaan Haji yang Harus Diperbaiki Kemenag
- Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul Daftar Evaluasi Pelaksanaan Haji yang Harus Diperbaiki Kemenag telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya.
Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru
Artikel Berita, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.
Judul : Daftar Evaluasi Pelaksanaan Haji yang Harus Diperbaiki Kemenag
link : Daftar Evaluasi Pelaksanaan Haji yang Harus Diperbaiki Kemenag
Judul : Daftar Evaluasi Pelaksanaan Haji yang Harus Diperbaiki Kemenag
link : Daftar Evaluasi Pelaksanaan Haji yang Harus Diperbaiki Kemenag
Motobalapan | Berita Vlova - Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid berharap pelaksanaan ibadah haji tahun 2017 mengalami perbaikan. Dia menuntut agar Kementerian Agama (Kemenag) RI melakukan perbaikan di berbagai segi agar pelaksanaan haji tahun ini berjalan lebih baik.
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2016, Sodik menyebutkan, setidaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan diperbaiki oleh Kementerian Agama.
Pertama, terkait kesiapan jamaah. Menurutnya, sesempurna apa pun fasilitas dan regulasi jika jamaah tidak disiapkan dengan baik, maka akan selalu menimbulkan masalah. Terlebih pelaksanaan ibadah haji merupakan extraordinary event.
"Maka manasik pola baru yang materi, metode, dan frekuensi sudah ditambah, harus dilaksanakan dengan lebih baik untuk membentuk jemaah yg lebih siap," kata Sodik, dalam keterangan tertulis, Senin, 3 Juli 2017.
Kedua, terkait kesiapan petugas kloter dan non-kloter harus ditatar dengan lebih baik. Sehingga diharapkan petugas dapat menjalankan tugas sesuai perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam BPIH.
"Petugas yang prioritas adalah pemimpin langsung, yakni ketua regu, ketua rombongan, petugas kesehatan, petugas perlindungan dan keamanan, pembimbing ibadah, petugas imigrasi, petugas, fasum dan makanan," ujar politikus Gerindra tersebut.
Ketiga, mengenai penanganan visa. Sodik meminta agar proses pendaftaran, pembuatan paspor harus lebih akurat dan cepat.
"Tahun lalu, ada data jamaah yang beda nama dalam paspor. Juga kasus yang sangat banyak dan mengehebohkan tahun lalu , adalah keterlambatan visa. Ini jangan terulang lagi," kata dia, menegaskan.
Keempat, pengelompokan jemaah. Dia meminta agar Kemenag tidak memisahkan jemaah suami-istri, keluarga, KBIH, atau bahkan satu kota. "Diusahakan jangan terpisah.Tahun lalu banyak yang terpisah, dan meresahkan," kata Sodik.
Kelima, terkait manajemen jadwal embarkasi dan keberangkatan. Dia meminta agar Kemenag menyusun dan merencanakan dengan pasti waktu di embarkasi dengan keberangkatan secara layak. Jangan sampai manajemen waktu yang tidak tepat mengurangi ketidaknyamanan bagi para jemaah, khususnya bagi kelompok lanjut usia dan berisiko tinggi (resti).
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2016, Sodik menyebutkan, setidaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan diperbaiki oleh Kementerian Agama.
Pertama, terkait kesiapan jamaah. Menurutnya, sesempurna apa pun fasilitas dan regulasi jika jamaah tidak disiapkan dengan baik, maka akan selalu menimbulkan masalah. Terlebih pelaksanaan ibadah haji merupakan extraordinary event.
"Maka manasik pola baru yang materi, metode, dan frekuensi sudah ditambah, harus dilaksanakan dengan lebih baik untuk membentuk jemaah yg lebih siap," kata Sodik, dalam keterangan tertulis, Senin, 3 Juli 2017.
Kedua, terkait kesiapan petugas kloter dan non-kloter harus ditatar dengan lebih baik. Sehingga diharapkan petugas dapat menjalankan tugas sesuai perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam BPIH.
"Petugas yang prioritas adalah pemimpin langsung, yakni ketua regu, ketua rombongan, petugas kesehatan, petugas perlindungan dan keamanan, pembimbing ibadah, petugas imigrasi, petugas, fasum dan makanan," ujar politikus Gerindra tersebut.
Ketiga, mengenai penanganan visa. Sodik meminta agar proses pendaftaran, pembuatan paspor harus lebih akurat dan cepat.
"Tahun lalu, ada data jamaah yang beda nama dalam paspor. Juga kasus yang sangat banyak dan mengehebohkan tahun lalu , adalah keterlambatan visa. Ini jangan terulang lagi," kata dia, menegaskan.
Keempat, pengelompokan jemaah. Dia meminta agar Kemenag tidak memisahkan jemaah suami-istri, keluarga, KBIH, atau bahkan satu kota. "Diusahakan jangan terpisah.Tahun lalu banyak yang terpisah, dan meresahkan," kata Sodik.
Kelima, terkait manajemen jadwal embarkasi dan keberangkatan. Dia meminta agar Kemenag menyusun dan merencanakan dengan pasti waktu di embarkasi dengan keberangkatan secara layak. Jangan sampai manajemen waktu yang tidak tepat mengurangi ketidaknyamanan bagi para jemaah, khususnya bagi kelompok lanjut usia dan berisiko tinggi (resti).
Keenam, Kemenag diminta menyusun manajemen khusus untuk lansia dan resti, terkait penanganan tindakan darurat dan tenaga pendamping. Mengingat jumlah jemaah lansia 26 persen dan total jemaah resti sekitar 60 persen.
Ketujuh, Kemenag agar memprioritaskan pemeriksaan imigrasi keluar dan masuk Arab Saudi bagi jemaah lansia dan resti.
Ketujuh, Kemenag harus memerhatikan kesiapan maktab sesuai nomor dan jumlah jemaah. "Ada pengalaman salah memasukkan kloter kepada maktab yang lain yang beda jumlahnya. Ada juga pengalaman kapasitas maktab tidak sesuai dengan jumlah jemaah dalam suatu kloter," sebut dia.
Kedelapan, Kemenang diminta memberikan penyuluhan secara jelas kepada calon jemaah terkait penggunaan berbagai fasilitas di pesawat, maktab, bus, elektronik dan fasilitas lainnya saat manasik haji. Mengingat pada pelaksanaan haji tahun 2016, ditemukan jemaah yang tidak bisa atau kurang mengetahui penggunaan fasilitas yang diberikan.
"Kasus kebakaran, kasus jemaah yang tidak bisa menggunakan bus dan lain-lain karena kurang mantabnya penjelasan waktu manasik dan waktu di maktab," kata dia.
Kesembilan, Sodik juga meminta agar Kemenag memberikan penandaan yang mencolok dan eksklusif terhadap fasilitas Indonesia di Tanah Suci. Sehingga, jemaah dapat mengetahui ketika membutuhkan fasilitas yang disediakan.
"Maktab, posko, klinik, bus dan lain-lain harus ditandai secara eksklusif dengan bendera,ukuran dan warna yang mudah didentifikasi jemaah," ujarnya.
Sepuluh, jumlah posko dan militansi petugas perlindungan dan keamanan khususnya, ditingkatkan. Hal itu perlu dilakukan untuk menjamin keselamatan dan pencarian jemaah hilang, baik di Makkah, Madinah, maupun Mina.
Kesebelas, dia juga mengingatkan agar kualitas dan kuantitas fasilitas di Arafah-Muzdalifah-Mina (ARMUNA) juga ditingkatkan. Misal, kualitas toilet dan kapasitas tenda agar jemaah tertampung dengan layak. "Pernah ada kasus jemaah harus tidur miring karena tenda tidak cukup," sebut dia.
Terakhir, mengenai koordinasi. Dia ingin agar antar petugas dari Kemenag dan KBIH, kloter dan non-kloter serta petugas yang berada di makhtab saling meningkatkan koordiasi. Hal itu perlu dilakukan agar penyelenggaraan dan pelayanan jamaah haji maksimum.
Selain itu, tim diminta untuk tegas terhadap mitra kerja dari pihak Arab Saudi. "Seperti kualitas dan jumlah bus, kualitas dan jumlah fasilitas di maktab, kualitas dan jumlah katering, kualitas dan kapasitas tenda, dan lain-lain," ujar Sodik.
Ketujuh, Kemenag agar memprioritaskan pemeriksaan imigrasi keluar dan masuk Arab Saudi bagi jemaah lansia dan resti.
Ketujuh, Kemenag harus memerhatikan kesiapan maktab sesuai nomor dan jumlah jemaah. "Ada pengalaman salah memasukkan kloter kepada maktab yang lain yang beda jumlahnya. Ada juga pengalaman kapasitas maktab tidak sesuai dengan jumlah jemaah dalam suatu kloter," sebut dia.
Kedelapan, Kemenang diminta memberikan penyuluhan secara jelas kepada calon jemaah terkait penggunaan berbagai fasilitas di pesawat, maktab, bus, elektronik dan fasilitas lainnya saat manasik haji. Mengingat pada pelaksanaan haji tahun 2016, ditemukan jemaah yang tidak bisa atau kurang mengetahui penggunaan fasilitas yang diberikan.
"Kasus kebakaran, kasus jemaah yang tidak bisa menggunakan bus dan lain-lain karena kurang mantabnya penjelasan waktu manasik dan waktu di maktab," kata dia.
Kesembilan, Sodik juga meminta agar Kemenag memberikan penandaan yang mencolok dan eksklusif terhadap fasilitas Indonesia di Tanah Suci. Sehingga, jemaah dapat mengetahui ketika membutuhkan fasilitas yang disediakan.
"Maktab, posko, klinik, bus dan lain-lain harus ditandai secara eksklusif dengan bendera,ukuran dan warna yang mudah didentifikasi jemaah," ujarnya.
Sepuluh, jumlah posko dan militansi petugas perlindungan dan keamanan khususnya, ditingkatkan. Hal itu perlu dilakukan untuk menjamin keselamatan dan pencarian jemaah hilang, baik di Makkah, Madinah, maupun Mina.
Kesebelas, dia juga mengingatkan agar kualitas dan kuantitas fasilitas di Arafah-Muzdalifah-Mina (ARMUNA) juga ditingkatkan. Misal, kualitas toilet dan kapasitas tenda agar jemaah tertampung dengan layak. "Pernah ada kasus jemaah harus tidur miring karena tenda tidak cukup," sebut dia.
Terakhir, mengenai koordinasi. Dia ingin agar antar petugas dari Kemenag dan KBIH, kloter dan non-kloter serta petugas yang berada di makhtab saling meningkatkan koordiasi. Hal itu perlu dilakukan agar penyelenggaraan dan pelayanan jamaah haji maksimum.
Selain itu, tim diminta untuk tegas terhadap mitra kerja dari pihak Arab Saudi. "Seperti kualitas dan jumlah bus, kualitas dan jumlah fasilitas di maktab, kualitas dan jumlah katering, kualitas dan kapasitas tenda, dan lain-lain," ujar Sodik.
Demikianlah Artikel Daftar Evaluasi Pelaksanaan Haji yang Harus Diperbaiki Kemenag
Sekianlah artikel Daftar Evaluasi Pelaksanaan Haji yang Harus Diperbaiki Kemenag kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Daftar Evaluasi Pelaksanaan Haji yang Harus Diperbaiki Kemenag dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2017/07/daftar-evaluasi-pelaksanaan-haji-yang.html
