Bertemu Darmin, Sri Mulyani Bahas Lebih Dalam Paket Kebijakan ke-15
Bertemu Darmin, Sri Mulyani Bahas Lebih Dalam Paket Kebijakan ke-15
- Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul Bertemu Darmin, Sri Mulyani Bahas Lebih Dalam Paket Kebijakan ke-15 telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya.
Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru
Artikel Berita, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.
Judul : Bertemu Darmin, Sri Mulyani Bahas Lebih Dalam Paket Kebijakan ke-15
link : Bertemu Darmin, Sri Mulyani Bahas Lebih Dalam Paket Kebijakan ke-15
Judul : Bertemu Darmin, Sri Mulyani Bahas Lebih Dalam Paket Kebijakan ke-15
link : Bertemu Darmin, Sri Mulyani Bahas Lebih Dalam Paket Kebijakan ke-15
Motobalapan | Berita Vlova - Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendatangi kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada siang tadi, Rabu 5 Juli 2017. Pertemuan yang tidak berlangsung lama hanya membahas kelanjutan Paket Kebijakan Ekonomi ke-15.
"Kita bahas sama Pak Menko untuk persiapan yang paket ke XV," kata Sri Mulyani, ditemui di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu 5 Juli 2017.
Belum lama ini, pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan kelima belas pada Juni 2017. Fokus paket ke-15 untuk mengatur percepatan pembangunan dalam sektor logistik dan pelaksanaan Indonesia National Single Window (INSW).
baca : Paket Kebijakan Ekonomi 15 Terbit Bulan Ini
"Pertemuan mengenai Lartas mengenai INSW, ya nanti tata niaga akan juga masuk di dalamnya," jelas Sri Mulyani.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, paket kebijakan ke-15 terdiri dari 15 peraturan perubahan, tapi dalam pelaksanaannya hanya dibagi tiga.
Darmin memaparkan, paket kebijakan ekonomi kali ini akan fokus kepada perbaikan sistem logistik nasional meliputi beberapa kebijakan.
Pertama, Pemberian Kesempatan Meningkatkan Peran dan Skala Usaha, dengan kebijakan yang memberikan peluang bisnis untuk angkutan dan asuransi nasional dalam mengangkut barang ekspor impor, serta meningkatkan usaha galangan kapal/pemeliharaan kapal di dalam negeri.
"Kita bahas sama Pak Menko untuk persiapan yang paket ke XV," kata Sri Mulyani, ditemui di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu 5 Juli 2017.
Belum lama ini, pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan kelima belas pada Juni 2017. Fokus paket ke-15 untuk mengatur percepatan pembangunan dalam sektor logistik dan pelaksanaan Indonesia National Single Window (INSW).
baca : Paket Kebijakan Ekonomi 15 Terbit Bulan Ini
"Pertemuan mengenai Lartas mengenai INSW, ya nanti tata niaga akan juga masuk di dalamnya," jelas Sri Mulyani.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, paket kebijakan ke-15 terdiri dari 15 peraturan perubahan, tapi dalam pelaksanaannya hanya dibagi tiga.
Darmin memaparkan, paket kebijakan ekonomi kali ini akan fokus kepada perbaikan sistem logistik nasional meliputi beberapa kebijakan.
Pertama, Pemberian Kesempatan Meningkatkan Peran dan Skala Usaha, dengan kebijakan yang memberikan peluang bisnis untuk angkutan dan asuransi nasional dalam mengangkut barang ekspor impor, serta meningkatkan usaha galangan kapal/pemeliharaan kapal di dalam negeri.
Kedua, Kemudahan Berusaha dan Pengurangan Beban Biaya bagi Usaha Penyedia Jasa Logistik Nasional, dengan kebijakan antara lain mengurangi biaya operasional jasa transportasi, menghilangkan persyaratan perizinan angkutan barang.
Kemudian meringankan biaya investasi usaha kepelabuhanan, standarisasi dokumen arus barang dalam negeri, mengembangkan pusat distribusi regional, kemudahan pengadaan kapal tertentu, dan mekanisme pengembalian biaya jaminan peti kemas, dan sebagainya.
Ketiga, Penguatan Kelembagaan dan Kewenangan Indonesia National Single Window (INSW), dengan kebijakan antara lain memberikan fungsi independensi badan INSW untuk dapat mengembangkan sistem elektronik pelayanan dan pengawasan ekspor impor, kepabeanan, dan kepelabuhan di seluruh Indonesia.
Selanjutnya, mengawasi kegiatan ekspor impor yang berpotensi sebagai illegal trading, membangun single risk management untuk kelancaran arus barang dan penurunan dwelling time, dan sebagai competent authority dalam integrasi ASEAN Single Window dan pengamanan pelaksanaan FTA.
Keempat, Penyederhanaan Tata Niaga, di mana Pemerintah telah membentuk Tim Tata Niaga Ekspor Impor untuk mengurangi produk larangan dan/atau pembatasan (LARTAS) yang tinggi.
"Tujuan dan manfaat kebijakan ini diharapkan dapat segera memberikan peluang pasar kepada pengusaha pelayaran, marine insurance, dan pemeliharaan kapal nasional. Kemudian meningkatkan daya saing perusahaan penyedia jasa logistik, serta memperkuat kelembagaan Indonesia National Single Window (INSW)," pungkas Darmin.
Kemudian meringankan biaya investasi usaha kepelabuhanan, standarisasi dokumen arus barang dalam negeri, mengembangkan pusat distribusi regional, kemudahan pengadaan kapal tertentu, dan mekanisme pengembalian biaya jaminan peti kemas, dan sebagainya.
Ketiga, Penguatan Kelembagaan dan Kewenangan Indonesia National Single Window (INSW), dengan kebijakan antara lain memberikan fungsi independensi badan INSW untuk dapat mengembangkan sistem elektronik pelayanan dan pengawasan ekspor impor, kepabeanan, dan kepelabuhan di seluruh Indonesia.
Selanjutnya, mengawasi kegiatan ekspor impor yang berpotensi sebagai illegal trading, membangun single risk management untuk kelancaran arus barang dan penurunan dwelling time, dan sebagai competent authority dalam integrasi ASEAN Single Window dan pengamanan pelaksanaan FTA.
Keempat, Penyederhanaan Tata Niaga, di mana Pemerintah telah membentuk Tim Tata Niaga Ekspor Impor untuk mengurangi produk larangan dan/atau pembatasan (LARTAS) yang tinggi.
"Tujuan dan manfaat kebijakan ini diharapkan dapat segera memberikan peluang pasar kepada pengusaha pelayaran, marine insurance, dan pemeliharaan kapal nasional. Kemudian meningkatkan daya saing perusahaan penyedia jasa logistik, serta memperkuat kelembagaan Indonesia National Single Window (INSW)," pungkas Darmin.
Demikianlah Artikel Bertemu Darmin, Sri Mulyani Bahas Lebih Dalam Paket Kebijakan ke-15
Sekianlah artikel Bertemu Darmin, Sri Mulyani Bahas Lebih Dalam Paket Kebijakan ke-15 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Bertemu Darmin, Sri Mulyani Bahas Lebih Dalam Paket Kebijakan ke-15 dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2017/07/bertemu-darmin-sri-mulyani-bahas-lebih.html
