Ketua PP Pemuda Muhammadiyah: Politisi dan Birokrasi Masih Perlu Diajari Pancasila
Ketua PP Pemuda Muhammadiyah: Politisi dan Birokrasi Masih Perlu Diajari Pancasila
- Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul Ketua PP Pemuda Muhammadiyah: Politisi dan Birokrasi Masih Perlu Diajari Pancasila telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya.
Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru
Artikel Trending, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.
Judul : Ketua PP Pemuda Muhammadiyah: Politisi dan Birokrasi Masih Perlu Diajari Pancasila
link : Ketua PP Pemuda Muhammadiyah: Politisi dan Birokrasi Masih Perlu Diajari Pancasila
Judul : Ketua PP Pemuda Muhammadiyah: Politisi dan Birokrasi Masih Perlu Diajari Pancasila
link : Ketua PP Pemuda Muhammadiyah: Politisi dan Birokrasi Masih Perlu Diajari Pancasila
Motobalapan | Jakarta - "Menggembirakan dan Memajukan Keberagaman Indonesia". Itulah topik bahasan yang disampaikan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak saat menjadi narasumber dalam diskusi publik bertema “Bhineka Tunggal Ika Penghuni ‘Rumah’ NKRI” yang digelar Kantor Staf Presiden di Bina Graha, kompleks Istana Merdeka Jakarta, 7 September 2017.
Menurut Dahnil, keberagman yang dimiliki bangsa Indonesia adalah takdir yang otenstik sejak bangsa Indonesia dilahirkan. Hanya saja, ancaman terhadap keberagaman bangsa Indonesia bisa hadir manakala ada memen politik. Ancaman terhadap keberagaman itu juga dapat muncul bila sejarah proses perumusan Pancasila kembali diperdebatkan. Berdasar kesepakatan final, Pancasila yang dipakai adalah Pancasila yang ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945.
Bagi Muhammadiyah, lanjut Dahnil, keberagman bangsa dan Pancasila sebagai dasar negara sudah final. Sehingga Muhammadiyah tidak perlu lagi diajarkan menjadi Pancasilais. "Muhammadiyah memposisikan keberagaman itu sebagai darul ahdi, kesepakatan bersama, tempat kita tinggal bersama, kita jaga, ini sudah final. Wahsyahadah, pembuktian,” kata Dahnil,
Menurut Dahnil, yang paling pantas untuk diajari Pancasila justru para birokrasi pemerintah hingga politisi. “Kalau ingin menghadirkan Pancasila itu bukan bahan pidato, yang paling butuh diajari Pancasila itu kepala daerah, PNS, Politisi itu yang paling butuh diajari Pancasila. Kalau kami (Muhammadiyah) sudah otentik, udah darahnya. Kalau kami sudah selesai, darul ahdi tadi,” jelas Dahnil.
Selain menampilkan Dahnil, diskusi yang dibuka oleh eko Sulistyo (Deputi VI KSP) ini juga menghadirkan beberepa nara sumber lain, seperti Pdt Darwin (Ephorus Huria Kristen Batak Protestan), Dr Emrus (Dosen Pascasarjana Universitas Pelita Harapan). Ketua Umum PBNU KH Said Aqil berhalangan hadir karena ada gangguan kesehatan.
Menurut Dahnil, keberagman yang dimiliki bangsa Indonesia adalah takdir yang otenstik sejak bangsa Indonesia dilahirkan. Hanya saja, ancaman terhadap keberagaman bangsa Indonesia bisa hadir manakala ada memen politik. Ancaman terhadap keberagaman itu juga dapat muncul bila sejarah proses perumusan Pancasila kembali diperdebatkan. Berdasar kesepakatan final, Pancasila yang dipakai adalah Pancasila yang ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945.
Bagi Muhammadiyah, lanjut Dahnil, keberagman bangsa dan Pancasila sebagai dasar negara sudah final. Sehingga Muhammadiyah tidak perlu lagi diajarkan menjadi Pancasilais. "Muhammadiyah memposisikan keberagaman itu sebagai darul ahdi, kesepakatan bersama, tempat kita tinggal bersama, kita jaga, ini sudah final. Wahsyahadah, pembuktian,” kata Dahnil,
Menurut Dahnil, yang paling pantas untuk diajari Pancasila justru para birokrasi pemerintah hingga politisi. “Kalau ingin menghadirkan Pancasila itu bukan bahan pidato, yang paling butuh diajari Pancasila itu kepala daerah, PNS, Politisi itu yang paling butuh diajari Pancasila. Kalau kami (Muhammadiyah) sudah otentik, udah darahnya. Kalau kami sudah selesai, darul ahdi tadi,” jelas Dahnil.
Selain menampilkan Dahnil, diskusi yang dibuka oleh eko Sulistyo (Deputi VI KSP) ini juga menghadirkan beberepa nara sumber lain, seperti Pdt Darwin (Ephorus Huria Kristen Batak Protestan), Dr Emrus (Dosen Pascasarjana Universitas Pelita Harapan). Ketua Umum PBNU KH Said Aqil berhalangan hadir karena ada gangguan kesehatan.
Demikianlah Artikel Ketua PP Pemuda Muhammadiyah: Politisi dan Birokrasi Masih Perlu Diajari Pancasila
Sekianlah artikel Ketua PP Pemuda Muhammadiyah: Politisi dan Birokrasi Masih Perlu Diajari Pancasila kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Ketua PP Pemuda Muhammadiyah: Politisi dan Birokrasi Masih Perlu Diajari Pancasila dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2017/09/ketua-pp-pemuda-muhammadiyah-politisi.html