RUU Pemilu Menyisakan 1 Isu Krusial
RUU Pemilu Menyisakan 1 Isu Krusial
- Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul RUU Pemilu Menyisakan 1 Isu Krusial telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya.
Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru
Artikel Berita, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.
Judul : RUU Pemilu Menyisakan 1 Isu Krusial
link : RUU Pemilu Menyisakan 1 Isu Krusial
Judul : RUU Pemilu Menyisakan 1 Isu Krusial
link : RUU Pemilu Menyisakan 1 Isu Krusial
Motobalapan | Berita Vlova - Metrotvnews.com, Jakarta: Pansus Pemilu dan pemerintah disebut telah menyepakati empat dari lima isu krusial. Ketua Pansus Pemilu Lukman Edy mengatakan, kini tinggal kesepakatan ambang batas presiden atau presidential threshold yang belum mencapai titik temu.
"Tinggal satu (isu krusial) lah, satu ini menyandera yang lain. Yang presidential threshold," katanya di kediaman Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Jalan Warung Sila, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu 8 Juli 2017.
Lukman menyebut masalah presidential threshold ini telah menyandera isu lain yang telah disepakati. Karena itu, ia akan mengusulkan agar menetapkan dulu empat isu krusial yang telah disepakati, yakni parliamentary threshold, distrik magnitud, sistem pemilu, dan konversi suara.
Menurut dia, keempat isu krusial itu sebenarnya sudah bisa diputuskan. Apalagi, isu tersebut tak ada sangkut paut secara langsung dengan presidential threshold. Tapi, ia mengakui selama ini keempat isu itu selalu dijadikan bahan negosiasi untuk bersepakat tentang presidential threshold.
"Oleh sebab itu, supaya penetapan UU Pemilu ini tidak terganggu, tidak terkesan berlarut-larut sebaiknya Pansus menetapkan dulu empat isu ini," ujar dia.
Ia ingin pembahasan presidential threshold ditunda dulu hingga menemui kata sepakat antara DPR dan pemerintah. Sebab, kata dia, DPR masih bisa membahasnya melalui lintas fraksi untuk memutuskan besaran presidential threshold.
Seperti diketahui, fraksi di DPR masih terbelah soal presidential threshold. Beberapa fraksi ada yang ingin nol persen. Adapula yang ingin 10 persen dan 20 persen. Sedangkan, pemerintah bersikeras presidential threshold 20 persen.
"Presidential Threshold silakan masih ada waktu sampai 20 Juli untuk mencari titik temunya, titik temunya itu 20 persen. Kalau misalnya positioning pemerintah itu tidak bergerak di 20 persen ya mau tidak mau kan DPR harus menerima," kata dia.
Ia mengatakan, Pansus akan melakukan rapat, pada Senin 10 Juli. Dalam rapat itu, ia akan mengusulkan untuk meninggalkan sementara soal presidential threshold dan menetapkan empat isu krusial yang telah disepakati.
"Saya sebagai ketua Pansus akan ajukan itu kepada temen-teman untuk disepakati dulu empat isu itu. Sembari kita para pimpinan-pimpinan partai, fraksi terus melakukan pembicaraan dengan pemerintah berkenaan dengan presidential threshold," pungkas dia.
"Tinggal satu (isu krusial) lah, satu ini menyandera yang lain. Yang presidential threshold," katanya di kediaman Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Jalan Warung Sila, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu 8 Juli 2017.
Lukman menyebut masalah presidential threshold ini telah menyandera isu lain yang telah disepakati. Karena itu, ia akan mengusulkan agar menetapkan dulu empat isu krusial yang telah disepakati, yakni parliamentary threshold, distrik magnitud, sistem pemilu, dan konversi suara.
Menurut dia, keempat isu krusial itu sebenarnya sudah bisa diputuskan. Apalagi, isu tersebut tak ada sangkut paut secara langsung dengan presidential threshold. Tapi, ia mengakui selama ini keempat isu itu selalu dijadikan bahan negosiasi untuk bersepakat tentang presidential threshold.
"Oleh sebab itu, supaya penetapan UU Pemilu ini tidak terganggu, tidak terkesan berlarut-larut sebaiknya Pansus menetapkan dulu empat isu ini," ujar dia.
Ia ingin pembahasan presidential threshold ditunda dulu hingga menemui kata sepakat antara DPR dan pemerintah. Sebab, kata dia, DPR masih bisa membahasnya melalui lintas fraksi untuk memutuskan besaran presidential threshold.
Seperti diketahui, fraksi di DPR masih terbelah soal presidential threshold. Beberapa fraksi ada yang ingin nol persen. Adapula yang ingin 10 persen dan 20 persen. Sedangkan, pemerintah bersikeras presidential threshold 20 persen.
"Presidential Threshold silakan masih ada waktu sampai 20 Juli untuk mencari titik temunya, titik temunya itu 20 persen. Kalau misalnya positioning pemerintah itu tidak bergerak di 20 persen ya mau tidak mau kan DPR harus menerima," kata dia.
Ia mengatakan, Pansus akan melakukan rapat, pada Senin 10 Juli. Dalam rapat itu, ia akan mengusulkan untuk meninggalkan sementara soal presidential threshold dan menetapkan empat isu krusial yang telah disepakati.
"Saya sebagai ketua Pansus akan ajukan itu kepada temen-teman untuk disepakati dulu empat isu itu. Sembari kita para pimpinan-pimpinan partai, fraksi terus melakukan pembicaraan dengan pemerintah berkenaan dengan presidential threshold," pungkas dia.
Demikianlah Artikel RUU Pemilu Menyisakan 1 Isu Krusial
Sekianlah artikel RUU Pemilu Menyisakan 1 Isu Krusial kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel RUU Pemilu Menyisakan 1 Isu Krusial dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2017/07/ruu-pemilu-menyisakan-1-isu-krusial.html