Perppu Ormas Rentan Dimanfaatkan Rezim Otoriter
Perppu Ormas Rentan Dimanfaatkan Rezim Otoriter
- Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul Perppu Ormas Rentan Dimanfaatkan Rezim Otoriter telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya.
Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru
Artikel Berita, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.
Judul : Perppu Ormas Rentan Dimanfaatkan Rezim Otoriter
link : Perppu Ormas Rentan Dimanfaatkan Rezim Otoriter
Judul : Perppu Ormas Rentan Dimanfaatkan Rezim Otoriter
link : Perppu Ormas Rentan Dimanfaatkan Rezim Otoriter
Motobalapan | Berita Vlova - Metrotvnews.com, Jakarta: Meski telah diterbitkan dan berlaku secara praktis, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas terus menimbulkan polemik. Kini giliran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mengkritik Perppu Ormas rentan dimanfaatkan rezim otoriter.
Komnas HAM menyampaikan sejumlah kritik kepada pemerintah terkait penerbitan Perppu Ormas. Dihilangkannya mekanisme pengadilan dalam membubarkan ormas menjadi titik berat Komnas HAM, tidak menyetujui peneribatan Perppu tersebut.
"Dalam Perppu ini mekanisme pembubaran ormas tidak melalui pengadilan. Ini unsur bahayanya dari Perppu ini. Pemerintah memegang otoritas yang terlalu besar untuk mengambil kesimpulan apakah suatu ormas melanggar hukum atau tidak," ujar Ketua Komnas HAM, Nur Kholis di kawasan Latuharhary, Jakarta Pusat, Selasa 25 Juli 2017.
Komnas HAM menyampaikan sejumlah kritik kepada pemerintah terkait penerbitan Perppu Ormas. Dihilangkannya mekanisme pengadilan dalam membubarkan ormas menjadi titik berat Komnas HAM, tidak menyetujui peneribatan Perppu tersebut.
"Dalam Perppu ini mekanisme pembubaran ormas tidak melalui pengadilan. Ini unsur bahayanya dari Perppu ini. Pemerintah memegang otoritas yang terlalu besar untuk mengambil kesimpulan apakah suatu ormas melanggar hukum atau tidak," ujar Ketua Komnas HAM, Nur Kholis di kawasan Latuharhary, Jakarta Pusat, Selasa 25 Juli 2017.
Kholis juga menambahkan dihilangkannya mekanisme pengadilan juga turut menghilangkan hak warga negara dalam membela diri di depan hukum. Selain itu, otoritas pemerintah yang terlalu besar berpotensi melahirkan rezim otoriter di tangan pihak yang salah.
"Pemerintahan kan berganti-ganti, tidak hanya satu rezim saja. Nanti kalau kedepannya ada rezim lain yang berpikir semua yang mengkritik pemerintah harus diberangus, kan sangat bahaya," lanjut Kholis.
Meski demikian, Kholis mengakui saat ini Indonesia sedang menghadapi masalah radikalisme, intoleransi, dan ekstrimisme. Namun, dirinya menyarankan kepada pemerintah agar mampu menemukan solusi mengatasi permasalahan tersebut dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.
Terkait dan hal tersebut, Kholis mengaku akan memberi masukan kepada DPR terkait Perppu tersebut.
"Tentu kita akan beri masukan kepada DPR, tapi perlu digarisbawahi juga kami mendukung langkah pemerintah menangani radikalisme, intoleransi, dan ekstrimisme, tapi di sisi lain jika peraturan yang keluarkan berpotensi melanggar HAM, tentu kami juga harus ingatkan," kata Kholis....
Sumber : http://ift.tt/2gZfg1L
"Pemerintahan kan berganti-ganti, tidak hanya satu rezim saja. Nanti kalau kedepannya ada rezim lain yang berpikir semua yang mengkritik pemerintah harus diberangus, kan sangat bahaya," lanjut Kholis.
Meski demikian, Kholis mengakui saat ini Indonesia sedang menghadapi masalah radikalisme, intoleransi, dan ekstrimisme. Namun, dirinya menyarankan kepada pemerintah agar mampu menemukan solusi mengatasi permasalahan tersebut dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.
Terkait dan hal tersebut, Kholis mengaku akan memberi masukan kepada DPR terkait Perppu tersebut.
"Tentu kita akan beri masukan kepada DPR, tapi perlu digarisbawahi juga kami mendukung langkah pemerintah menangani radikalisme, intoleransi, dan ekstrimisme, tapi di sisi lain jika peraturan yang keluarkan berpotensi melanggar HAM, tentu kami juga harus ingatkan," kata Kholis....
Sumber : http://ift.tt/2gZfg1L
Demikianlah Artikel Perppu Ormas Rentan Dimanfaatkan Rezim Otoriter
Sekianlah artikel Perppu Ormas Rentan Dimanfaatkan Rezim Otoriter kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Perppu Ormas Rentan Dimanfaatkan Rezim Otoriter dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2017/07/perppu-ormas-rentan-dimanfaatkan-rezim.html
