Pembahasan RUU Pemilu Terancam Deadlock
Pembahasan RUU Pemilu Terancam Deadlock
- Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul Pembahasan RUU Pemilu Terancam Deadlock telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya.
Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru
Artikel Berita, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.
Judul : Pembahasan RUU Pemilu Terancam Deadlock
link : Pembahasan RUU Pemilu Terancam Deadlock
Judul : Pembahasan RUU Pemilu Terancam Deadlock
link : Pembahasan RUU Pemilu Terancam Deadlock
Motobalapan | Berita Vlova - Metrotvnews.com, Jakarta: Lima isu krusial menyangkut RUU Penyelenggaraan Pemilu harus dapat disepakati pada rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu dengan Kementerian Dalam Negeri. RUU kemudian dibawa ke Paripurna DPR.
"Jika tidak bisa dituntaskan pada rapat itu, RUU Pemilu bakal deadlock," kata anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PAN, Yandri Susanto, seperti dilansir Media Indonesia, Senin 10 Juli 2017.
Menurut Yandri, pansus bakal menerima pemaparan Tim Sinkronisasi dan Tim Perumus hari ini. Malam harinya, Pansus RUU Pemilu akan rapat kerja dengan Kemendagri untuk memutuskan sistem pemilu terbuka, alokasi kursi per daerah pemilihan, ambang batas parlemen, konversi suara ke kursi, dan presidential threshold.
"Berarti kalau besok lancar, dalam waktu dekat atau tanggal 20 Juli bisa dibawa ke Paripurna," ucap dia.
"Jika tidak bisa dituntaskan pada rapat itu, RUU Pemilu bakal deadlock," kata anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PAN, Yandri Susanto, seperti dilansir Media Indonesia, Senin 10 Juli 2017.
Menurut Yandri, pansus bakal menerima pemaparan Tim Sinkronisasi dan Tim Perumus hari ini. Malam harinya, Pansus RUU Pemilu akan rapat kerja dengan Kemendagri untuk memutuskan sistem pemilu terbuka, alokasi kursi per daerah pemilihan, ambang batas parlemen, konversi suara ke kursi, dan presidential threshold.
"Berarti kalau besok lancar, dalam waktu dekat atau tanggal 20 Juli bisa dibawa ke Paripurna," ucap dia.
Yandri mengaku isu selain presidential threshold sudah menemui titik temu. Presidential threshold masih diharapkan selesai secara musyawarah mufakat. Bila tidak tercapai, mau tidak mau opsi voting akan dilakukan.
Anggota Pansus dari Fraksi NasDem, Johnny G Plate, menyebut sejauh ini hanya Partai Demokrat yang tetap dengan pilihan 0% untuk ambang batas pencalonan presiden.
"Yang lainnya kan sudah ke 10%-15%. Masih ada waktu kita berkomunikasi sampai 20 Juli 2017," ucap dia.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, menilai ada beberapa pasal yang kemungkinan besar akan menuai gugatan pascapengesahan UU Pemilu.
"Terutama soal pengecualian verifikasi parpol bagi parpol yang sudah mengikuti verifikasi dengan syarat yang sama, serta ketentuan tentang ambang batas pencalonan presiden," ujar Titi saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.
Ditambahkannya, perbedaan pandangan tentang isu krusial di RUU Pemilu juga harus segera dipecahkan agar penyelenggara pemilu memiliki kepastian hukum.
"Meski bukan solusi ideal, demi kepentingan kepastian hukum Pemilu 2019, langkah voting itu mau tak mau harus diambil," terangnya.
Dia juga berharap Mahkamah Konstitusi bisa segera memutuskan uji materi pasal-pasal UU Pemilu tanpa mengganggu tahapan pemilu.
Anggota Pansus dari Fraksi NasDem, Johnny G Plate, menyebut sejauh ini hanya Partai Demokrat yang tetap dengan pilihan 0% untuk ambang batas pencalonan presiden.
"Yang lainnya kan sudah ke 10%-15%. Masih ada waktu kita berkomunikasi sampai 20 Juli 2017," ucap dia.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, menilai ada beberapa pasal yang kemungkinan besar akan menuai gugatan pascapengesahan UU Pemilu.
"Terutama soal pengecualian verifikasi parpol bagi parpol yang sudah mengikuti verifikasi dengan syarat yang sama, serta ketentuan tentang ambang batas pencalonan presiden," ujar Titi saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.
Ditambahkannya, perbedaan pandangan tentang isu krusial di RUU Pemilu juga harus segera dipecahkan agar penyelenggara pemilu memiliki kepastian hukum.
"Meski bukan solusi ideal, demi kepentingan kepastian hukum Pemilu 2019, langkah voting itu mau tak mau harus diambil," terangnya.
Dia juga berharap Mahkamah Konstitusi bisa segera memutuskan uji materi pasal-pasal UU Pemilu tanpa mengganggu tahapan pemilu.
Demikianlah Artikel Pembahasan RUU Pemilu Terancam Deadlock
Sekianlah artikel Pembahasan RUU Pemilu Terancam Deadlock kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Pembahasan RUU Pemilu Terancam Deadlock dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2017/07/pembahasan-ruu-pemilu-terancam-deadlock.html
