DPR Akan Dalami Masalahan Pendidikan di Papua
DPR Akan Dalami Masalahan Pendidikan di Papua
- Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul DPR Akan Dalami Masalahan Pendidikan di Papua telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya.
Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru
Artikel Berita, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.
Judul : DPR Akan Dalami Masalahan Pendidikan di Papua
link : DPR Akan Dalami Masalahan Pendidikan di Papua
Judul : DPR Akan Dalami Masalahan Pendidikan di Papua
link : DPR Akan Dalami Masalahan Pendidikan di Papua
Motobalapan | Berita Vlova - Metrotvnews.com, Jakarta: Sektor pendidikan akan menjadi fokus kunjungan kerja anggota Komisi X DPR ke Provinsi Papua. Ada enam substansi masalah di sektor pendidikan dasar menengah yang harus didalami.
Pertama, terkait pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat. Kedua, berbagai permasalahan yang dihadapi pendidikan dasar dan menengah termasuk berbagai saran dan masukan untuk perbaikan kualitas pendidikan dasar dan menengah di Papua.
Ketiga, permasalahan guru dan tenaga kependidikan di Papua. Termasuk permasalahan mengatasi kekurangan guru dan tenaga kependidikan di Papua.
Keempat, permasalahan kurikulum termasuk perkembangan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan kurikulum 2013 (K13). Kelima, permasalahan ujian nasional (UN) khususnya terkait implementasi UN dan UN berbasis komputer (UNBK) selama tiga tahun di Papua.
Keenam, permasalahan terkait Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOS Daerah (BOSDA) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan di Papua.
Pada kunjungan kerja 29 Juli hingga 2 Agustus tersebut, anggota Komisi X juga akan meminta masukan untuk perbaikan sistem KIP, BOS, dan DAK Pendidikan. Sedangkan di sektor pendidikan tinggi, anggota Komisi X DPR akan mendalami sejumlah permasalahan, di antaranya soal dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).
BOPTN dihitung berdasarkan jumlah mahasiswa. Program yang dijalankan sejak 2012 ini merupakan bantuan operasional dari Kemendikbud untuk mendorong peningkatan kualitas PTN.
Permasalahan terkait dana BOPTN, seperti pencairan. Komisi juga akan mendalami berapa persen dampak BPOTN terhadap biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal yang harus ditanggung mahasiswa di Papua.
Selain itu, Komisi X juga akan melihat implementasi kebijakan Kemenristekdikti tentang Bantuan Pendidikan Miskin Berprestasi, Peningkatan Prestasi Akademik, Afirmasi Pendidikan Tinggi, dan beasiswa lainnya. Pencairan beasiswa tepat waktu menjadi perhatian utama Komisi X, selain tingkat keberhasilan capaian program....
Sumber : http://ift.tt/2v4Tq32
Pertama, terkait pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat. Kedua, berbagai permasalahan yang dihadapi pendidikan dasar dan menengah termasuk berbagai saran dan masukan untuk perbaikan kualitas pendidikan dasar dan menengah di Papua.
Ketiga, permasalahan guru dan tenaga kependidikan di Papua. Termasuk permasalahan mengatasi kekurangan guru dan tenaga kependidikan di Papua.
Keempat, permasalahan kurikulum termasuk perkembangan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan kurikulum 2013 (K13). Kelima, permasalahan ujian nasional (UN) khususnya terkait implementasi UN dan UN berbasis komputer (UNBK) selama tiga tahun di Papua.
Keenam, permasalahan terkait Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOS Daerah (BOSDA) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan di Papua.
Pada kunjungan kerja 29 Juli hingga 2 Agustus tersebut, anggota Komisi X juga akan meminta masukan untuk perbaikan sistem KIP, BOS, dan DAK Pendidikan. Sedangkan di sektor pendidikan tinggi, anggota Komisi X DPR akan mendalami sejumlah permasalahan, di antaranya soal dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).
BOPTN dihitung berdasarkan jumlah mahasiswa. Program yang dijalankan sejak 2012 ini merupakan bantuan operasional dari Kemendikbud untuk mendorong peningkatan kualitas PTN.
Permasalahan terkait dana BOPTN, seperti pencairan. Komisi juga akan mendalami berapa persen dampak BPOTN terhadap biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal yang harus ditanggung mahasiswa di Papua.
Selain itu, Komisi X juga akan melihat implementasi kebijakan Kemenristekdikti tentang Bantuan Pendidikan Miskin Berprestasi, Peningkatan Prestasi Akademik, Afirmasi Pendidikan Tinggi, dan beasiswa lainnya. Pencairan beasiswa tepat waktu menjadi perhatian utama Komisi X, selain tingkat keberhasilan capaian program....
Sumber : http://ift.tt/2v4Tq32
Demikianlah Artikel DPR Akan Dalami Masalahan Pendidikan di Papua
Sekianlah artikel DPR Akan Dalami Masalahan Pendidikan di Papua kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel DPR Akan Dalami Masalahan Pendidikan di Papua dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2017/07/dpr-akan-dalami-masalahan-pendidikan-di.html