62% PNS DKI Obesitas
62% PNS DKI Obesitas
- Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul 62% PNS DKI Obesitas telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya.
Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru
Artikel Berita, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.
Judul : 62% PNS DKI Obesitas
link : 62% PNS DKI Obesitas
Judul : 62% PNS DKI Obesitas
link : 62% PNS DKI Obesitas
Motobalapan | Berita Vlova - Metrotvnews.com, Jakarta: Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat 1.235 orang atau 62,3% pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta mengalami obesitas. Jumlah itu ditetapkan berdasarkan pemeriksaan kesehatan preventif dan medical check up pejabat dan pegawai pemerintah DKI Jakarta.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto mengatakan pemeriksaan kesehatan dilakukan setiap tahun terhadap 2.000 lebih PNS. "Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan berkala. Tidak hanya berat badan, tapi juga semua anggota tubuh, diperiksa termasuk riwayat penyakit," ungkap Koesmedi, saat dihubungi, kemarin.
Penyebab obesitas tersebut, menurut Koesmedi, umumnya ialah minimnya aktivitas gerak tubuh dan konsumsi makanan instan sehingga lemak menumpuk di tubuh. "Kebanyakan penyebabnya ialah sedikit bergerak, sedangkan makanan yang dikonsumsi tidak seimbang. Gaya hidup yang tidak seimbang juga menjadi penyebab," jelasnya.
Dr Inge Permadhi, MS, SpGK, spesialis gizi klinik dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, mengatakan 90% obesitas terjadi karena gaya hidup yang tidak sehat. Salah satu faktornya ialah asupan makanan yang melebihi kebutuhan tanpa diimbangi aktivitas yang cukup, atau istilah kerennya, sedentary lifestyle (gaya hidup tanpa banyak bergerak).
Padahal, aktivitas yang cukup diperlukan untuk membakar kelebihan energi yang ada. Jika hal ini tidak terjadi, kelebihan energi akan diubah menjadi lemak dan disimpan di dalam sel-sel lemak.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto mengatakan pemeriksaan kesehatan dilakukan setiap tahun terhadap 2.000 lebih PNS. "Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan berkala. Tidak hanya berat badan, tapi juga semua anggota tubuh, diperiksa termasuk riwayat penyakit," ungkap Koesmedi, saat dihubungi, kemarin.
Penyebab obesitas tersebut, menurut Koesmedi, umumnya ialah minimnya aktivitas gerak tubuh dan konsumsi makanan instan sehingga lemak menumpuk di tubuh. "Kebanyakan penyebabnya ialah sedikit bergerak, sedangkan makanan yang dikonsumsi tidak seimbang. Gaya hidup yang tidak seimbang juga menjadi penyebab," jelasnya.
Dr Inge Permadhi, MS, SpGK, spesialis gizi klinik dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, mengatakan 90% obesitas terjadi karena gaya hidup yang tidak sehat. Salah satu faktornya ialah asupan makanan yang melebihi kebutuhan tanpa diimbangi aktivitas yang cukup, atau istilah kerennya, sedentary lifestyle (gaya hidup tanpa banyak bergerak).
Padahal, aktivitas yang cukup diperlukan untuk membakar kelebihan energi yang ada. Jika hal ini tidak terjadi, kelebihan energi akan diubah menjadi lemak dan disimpan di dalam sel-sel lemak.
Terkait dengan rencana Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat untuk menggandeng Indonesia Vegetarian Society (IVS) dan Vegan Society of Indonesia (VSI), Koesmedi menilai hal itu dapat menjadi solusi tepat. "Tapi tetap harus diimbangi dengan makanan bergizi dan olahraga," ujarnya.
Berjalan kaki
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, mengatakan kebijakan pemerintah DKI Jakarta untuk menggerakkan PNS berjalan kaki bukan hal baru. Kebijakan tersebut sudah dilakukan sejak Ibu Kota dipimpin Fauzi Bowo.
"Kebijakan itu sudah diterapkan sejak lama. Salah satunya wajib menggunakan sarana publik (trotoar dan taman kota) untuk olahraga dan jalan kaki agar tidak kegemukan," ujarnya
Trubus menilai kebijakan yang diterapkan Djarot sudah tepat dengan mewajibkan PNS menggunakan kendaraan umum sehingga mendorong mereka untuk berjalan kaki. Pendapatan PNS senilai Rp13 juta per bulan dinilainya menjadi faktor penyebab abdi masyarakat ini lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk beraktivitas.
"Gaji sudah bagus, tapi kerja hanya duduk, geraknya sedikit begitu terus tiap hari. Bagaimana tidak gemuk," cetusnya.
Dia juga mencontohkan pada era kepemimpinan Gubernur Joko Widodo, ia melakukan mutasi kepada PNS yang kelebihan berat badan. Berdasarkan pemeriksaan saat itu, 80% PNS mengalami obesitas.
"Dulu ada kebijakan itu sampai dikeluarkan peraturan gubernur. Apa mau diberlakukan lagi mutasi itu. Lebih baik manfaatkan fasilitas yang sudah baik ini," tutupnya.
Sebelumnya, pada 2016, Djarot juga sempat menyampaikan tingkat obesitas PNS di DKI Jakarta mencapai 62%. Ternyata, kini jumlah PNS yang mengalami obesitas tidak berkurang. Karena itu, Djarot mendukung gerakan Koalisi Pejalan Kaki untuk mengampanyekan gerakan jalan kaki. (J-3)...
Sumber : http://ift.tt/2uKvBg0
Berjalan kaki
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, mengatakan kebijakan pemerintah DKI Jakarta untuk menggerakkan PNS berjalan kaki bukan hal baru. Kebijakan tersebut sudah dilakukan sejak Ibu Kota dipimpin Fauzi Bowo.
"Kebijakan itu sudah diterapkan sejak lama. Salah satunya wajib menggunakan sarana publik (trotoar dan taman kota) untuk olahraga dan jalan kaki agar tidak kegemukan," ujarnya
Trubus menilai kebijakan yang diterapkan Djarot sudah tepat dengan mewajibkan PNS menggunakan kendaraan umum sehingga mendorong mereka untuk berjalan kaki. Pendapatan PNS senilai Rp13 juta per bulan dinilainya menjadi faktor penyebab abdi masyarakat ini lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk beraktivitas.
"Gaji sudah bagus, tapi kerja hanya duduk, geraknya sedikit begitu terus tiap hari. Bagaimana tidak gemuk," cetusnya.
Dia juga mencontohkan pada era kepemimpinan Gubernur Joko Widodo, ia melakukan mutasi kepada PNS yang kelebihan berat badan. Berdasarkan pemeriksaan saat itu, 80% PNS mengalami obesitas.
"Dulu ada kebijakan itu sampai dikeluarkan peraturan gubernur. Apa mau diberlakukan lagi mutasi itu. Lebih baik manfaatkan fasilitas yang sudah baik ini," tutupnya.
Sebelumnya, pada 2016, Djarot juga sempat menyampaikan tingkat obesitas PNS di DKI Jakarta mencapai 62%. Ternyata, kini jumlah PNS yang mengalami obesitas tidak berkurang. Karena itu, Djarot mendukung gerakan Koalisi Pejalan Kaki untuk mengampanyekan gerakan jalan kaki. (J-3)...
Sumber : http://ift.tt/2uKvBg0
Demikianlah Artikel 62% PNS DKI Obesitas
Sekianlah artikel 62% PNS DKI Obesitas kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel 62% PNS DKI Obesitas dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2017/07/62-pns-dki-obesitas.html
