KPK Bidik Politisi PKS, Tamsil Linrung, Terkait Kasus e-KTP
KPK Bidik Politisi PKS, Tamsil Linrung, Terkait Kasus e-KTP
- Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul KPK Bidik Politisi PKS, Tamsil Linrung, Terkait Kasus e-KTP telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya.
Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru
Artikel Trending, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.
Judul : KPK Bidik Politisi PKS, Tamsil Linrung, Terkait Kasus e-KTP
link : KPK Bidik Politisi PKS, Tamsil Linrung, Terkait Kasus e-KTP
Judul : KPK Bidik Politisi PKS, Tamsil Linrung, Terkait Kasus e-KTP
link : KPK Bidik Politisi PKS, Tamsil Linrung, Terkait Kasus e-KTP
Motobalapan |
Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tamsil Linrung, terkait kasus e-KTP. Tamsil akan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk Markus Nari, anggota DPR yang menjadi tersangka kasus tersebut.
"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk MN," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, seperti dilansir kompas.com, Jumat (12/1/2018).
Dalam kasus ini, Markus diduga berperan memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran e-KTP. "Tersangka MN diduga berperan dalam memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek e-KTP di DPR," kata Febri, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (19/7/2017).
Sebagaimana terungkap dalam persidangan, lanjut Febri, Markus diduga memperkaya sejumlah korporasi yang terkait dalam pelaksanaan proyek e-KTP. Saat itu, tengah dilakukan proses pembahasan anggaran untuk perpanjangan proyek e-KTP sekitar Rp 1,4 triliun.
Markus diduga meminta uang kepada Irman, pejabat Kemendagri yang sekarang sudah berstatus terdakwa di kasus e-KTP. Markus diduga meminta uang kepada Irman sebanyak Rp 5 miliar. Sebagai realisasi permintaan tersebut, Markus diduga telah menerima sekitar Rp 4 miliar. "Diduga telah terjadi penyerahan uang sekitar Rp 4 miliar kepada tersangka MN," ujar Febri.
Markus Nari sebelumnya juga berstatus tersangka dalam perkara menghalangi dan merintangi proses hukum kasus korupsi e-KTP. (KOMPAS.com)
Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tamsil Linrung, terkait kasus e-KTP. Tamsil akan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk Markus Nari, anggota DPR yang menjadi tersangka kasus tersebut.
"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk MN," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, seperti dilansir kompas.com, Jumat (12/1/2018).
Dalam kasus ini, Markus diduga berperan memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran e-KTP. "Tersangka MN diduga berperan dalam memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek e-KTP di DPR," kata Febri, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (19/7/2017).
Sebagaimana terungkap dalam persidangan, lanjut Febri, Markus diduga memperkaya sejumlah korporasi yang terkait dalam pelaksanaan proyek e-KTP. Saat itu, tengah dilakukan proses pembahasan anggaran untuk perpanjangan proyek e-KTP sekitar Rp 1,4 triliun.
Markus diduga meminta uang kepada Irman, pejabat Kemendagri yang sekarang sudah berstatus terdakwa di kasus e-KTP. Markus diduga meminta uang kepada Irman sebanyak Rp 5 miliar. Sebagai realisasi permintaan tersebut, Markus diduga telah menerima sekitar Rp 4 miliar. "Diduga telah terjadi penyerahan uang sekitar Rp 4 miliar kepada tersangka MN," ujar Febri.
Markus Nari sebelumnya juga berstatus tersangka dalam perkara menghalangi dan merintangi proses hukum kasus korupsi e-KTP. (KOMPAS.com)
Demikianlah Artikel KPK Bidik Politisi PKS, Tamsil Linrung, Terkait Kasus e-KTP
Sekianlah artikel KPK Bidik Politisi PKS, Tamsil Linrung, Terkait Kasus e-KTP kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel KPK Bidik Politisi PKS, Tamsil Linrung, Terkait Kasus e-KTP dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2018/01/kpk-bidik-politisi-pks-tamsil-linrung.html