Kebijakan Pendidikan Bukan untuk Alat Tawar Menawar Politik
Kebijakan Pendidikan Bukan untuk Alat Tawar Menawar Politik
- Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul Kebijakan Pendidikan Bukan untuk Alat Tawar Menawar Politik telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya.
Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru
Artikel Berita, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.
Judul : Kebijakan Pendidikan Bukan untuk Alat Tawar Menawar Politik
link : Kebijakan Pendidikan Bukan untuk Alat Tawar Menawar Politik
Judul : Kebijakan Pendidikan Bukan untuk Alat Tawar Menawar Politik
link : Kebijakan Pendidikan Bukan untuk Alat Tawar Menawar Politik
Motobalapan | Berita Vlova - Metrotvnews.com, Jakarta: Polemik tentang kebijakan sekolah delapan jam yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali mencuat. Maarif Institute menyayangkan dan berharap hal tersebut tidak dipolitisasi.
Direktur Eksekutif Maarif Institute, M Abdullah Darraz menilai penolakan ini sama sekali tak berdasar. Hemat dia, kebijakan yang tertuang dalam Permendikbud No.23 Tahun 2017 tersebut sama sekali bukanlah kebijakan Full Day School.
"Permendikbud ini adalah kebijakan untuk memperkuat pendidikan karakter di sekolah. Kebijakan Sekolah delapan Jam merupakan salah satu instrument dari Program Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK dari Kemendikbud," kata Darraz kepada pers di Jakarta, Rabu 9 Agustus 2017.
Baca: Kemendikbud: Sekolah Lima Hari Perkuat Pendidikan keluarga
Menurut Darraz tujuan Kebijakan Sekolah delapan jam untuk membangun karakter kebangsaan anak-anak pelajar. Program ini sangat penting memberikan ruang dan waktu lebih luas bagi pihak sekolah dan publik. "Untuk secara kreatif menciptakan aktivitas sekolah yang lebih positif bagi pelajar,” ucapnya.
Penolakan Kebijakan Sekolah delapan jam dianggap kental nuansa politik. "Kebijakan pendidikan bukanlah instrumen politik murahan untuk tawar menawar politik. Tidak elok kebijakan pendidikan dijadikan alat politik oleh politisi tuna visi, “tegasnya.
Direktur Eksekutif Maarif Institute, M Abdullah Darraz menilai penolakan ini sama sekali tak berdasar. Hemat dia, kebijakan yang tertuang dalam Permendikbud No.23 Tahun 2017 tersebut sama sekali bukanlah kebijakan Full Day School.
"Permendikbud ini adalah kebijakan untuk memperkuat pendidikan karakter di sekolah. Kebijakan Sekolah delapan Jam merupakan salah satu instrument dari Program Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK dari Kemendikbud," kata Darraz kepada pers di Jakarta, Rabu 9 Agustus 2017.
Baca: Kemendikbud: Sekolah Lima Hari Perkuat Pendidikan keluarga
Menurut Darraz tujuan Kebijakan Sekolah delapan jam untuk membangun karakter kebangsaan anak-anak pelajar. Program ini sangat penting memberikan ruang dan waktu lebih luas bagi pihak sekolah dan publik. "Untuk secara kreatif menciptakan aktivitas sekolah yang lebih positif bagi pelajar,” ucapnya.
Penolakan Kebijakan Sekolah delapan jam dianggap kental nuansa politik. "Kebijakan pendidikan bukanlah instrumen politik murahan untuk tawar menawar politik. Tidak elok kebijakan pendidikan dijadikan alat politik oleh politisi tuna visi, “tegasnya.
Ia mengingatkan upaya pemerintahan Presiden Jokowi memajukan pendidikan mesti mendapatkan apresiasi. Sebab, kebijakan tentu memiliki kelemahan, mestilah direspon dengan bijak melalui saluran yang telah disediakan.
"Bukan dengan manuver pernyataan politik. Terlalu mahal masa depan pendidikan kita jika hanya menjadi bahan politisasi politisi-politisi yang berpandangan pendek", ujarnya.
Ia menyesalkan politisasi terhadap kebijakan pendidikan seperti ini. Ini membuktikan peradaban politik kita berada di bawah titik nadir.
Dihubungi terpisah, Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi berpendapat senada. Menurut Didik, sekolah delapan jam merupakan implementasi dari program penguatan pendidikan karakter.
Didik menjelaskan, sekolah lima hari sudah merupakan keputusan rapat kabinet tentang Nation Branding. Program sekolah lima hari disesuaikan dengan program libur sekolah dengan libur pegawai.
Dia menjelaskan secara teknis sekolah lima hari tidak akan menggusur madrasah diniyah. Sebab sekolah lima hari akan disinergikan dengan lembaga pendidikan lain. Baik dengan sekolah diniyah, pendidikan di gereja atau masjid.
Penguatan karakter tersebut tidak berarti siswa akan belajar selama delapan jam di kelas. Namun, siswa akan didorong melakukan aktivitas yang menumbuhkan budi pekerti serta keterampilan abad 21.
Tak hanya di sekolah, lingkungan seperti sarana berolahraga, museum, taman budaya, sanggar seni, dan tempat-tempat lainnya dapat menjadi sumber belajar. Terlebih penting dalam sekolah lima hari ini dilakukan secara bertahap.
"Jadi tidak akan dipaksakan berlaku secara nasional, hingga tahun 2018 jika ada sekolah yang belum siap. Dan proporsinya lebih banyak ke pembentukan karakter, sekitar 70 % dan pengetahuan 30 %,” pungkas Didik....
Sumber : http://ift.tt/2wKe05Y
"Bukan dengan manuver pernyataan politik. Terlalu mahal masa depan pendidikan kita jika hanya menjadi bahan politisasi politisi-politisi yang berpandangan pendek", ujarnya.
Ia menyesalkan politisasi terhadap kebijakan pendidikan seperti ini. Ini membuktikan peradaban politik kita berada di bawah titik nadir.
Dihubungi terpisah, Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi berpendapat senada. Menurut Didik, sekolah delapan jam merupakan implementasi dari program penguatan pendidikan karakter.
Didik menjelaskan, sekolah lima hari sudah merupakan keputusan rapat kabinet tentang Nation Branding. Program sekolah lima hari disesuaikan dengan program libur sekolah dengan libur pegawai.
Dia menjelaskan secara teknis sekolah lima hari tidak akan menggusur madrasah diniyah. Sebab sekolah lima hari akan disinergikan dengan lembaga pendidikan lain. Baik dengan sekolah diniyah, pendidikan di gereja atau masjid.
Penguatan karakter tersebut tidak berarti siswa akan belajar selama delapan jam di kelas. Namun, siswa akan didorong melakukan aktivitas yang menumbuhkan budi pekerti serta keterampilan abad 21.
Tak hanya di sekolah, lingkungan seperti sarana berolahraga, museum, taman budaya, sanggar seni, dan tempat-tempat lainnya dapat menjadi sumber belajar. Terlebih penting dalam sekolah lima hari ini dilakukan secara bertahap.
"Jadi tidak akan dipaksakan berlaku secara nasional, hingga tahun 2018 jika ada sekolah yang belum siap. Dan proporsinya lebih banyak ke pembentukan karakter, sekitar 70 % dan pengetahuan 30 %,” pungkas Didik....
Sumber : http://ift.tt/2wKe05Y
Demikianlah Artikel Kebijakan Pendidikan Bukan untuk Alat Tawar Menawar Politik
Sekianlah artikel Kebijakan Pendidikan Bukan untuk Alat Tawar Menawar Politik kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Kebijakan Pendidikan Bukan untuk Alat Tawar Menawar Politik dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2017/08/kebijakan-pendidikan-bukan-untuk-alat.html
Related Posts :
Gubernur dan Kepala Daerah di Jatim Berkomitmen Tangkal Gratifikasi- Mantan Kepala BNP2TKI Ikut Penjaringan Calon Wali Kota Bandung ke Demokrat
- Protes Penangkapan Pascakudeta, Ratusan Ribu Orang Banjiri Istanbul
- Artis Ammar Zoni Ditangkap karena Konsumsi Ganja
- Dua Tuntutan Calon Jemaah kepada First Travel
