PPP Siap Terima Aktivis HTI
PPP Siap Terima Aktivis HTI
- Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul PPP Siap Terima Aktivis HTI telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya.
Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru
Artikel Berita, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.
Judul : PPP Siap Terima Aktivis HTI
link : PPP Siap Terima Aktivis HTI
Judul : PPP Siap Terima Aktivis HTI
link : PPP Siap Terima Aktivis HTI
Motobalapan | Berita Vlova - Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan simpati pembubaran Organisasi Masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ketum PPP, Romahurmuziy (Romy) meminta para aktivis ormas itu agar tetap menjalankan dakwah amar ma'ruf nahi munkar.
Dalam meneruskan dakwah itu, menurutnya tak harus melalui HTI. "PPP pun tidak bermasalah dan siap menerima kader-kader HTI sepanjang mereka juga bisa tunduk pada NKRI dan Pancasila," kata Romy usai Mukernas PPP di Ancol, Jakarta Utara, Jumat 21 Juli 2017.
Lebih lanjut, ia menyikapi pembubaran HTI sebagai suatu kewajaran. Sebab tak hanya di Indonesia saja ormas tersebut dibubarkan. Negara lain juga menempuh langkah serupa melindungi ideologi mereka.
Indonesia adalah negara ke 12 yang membubarkan HTI, bahkan di Aceh sendiri ormas itu sudah dilarang sejak dua tahun lalu. Melalui Majelis Persekutuan Ulama (MPU) di sana, ada fatwa yang melarang HTI untuk melanjutkan aktivitas.
"Tapi tetap, mereka saudara sesama muslim, untuk dakwah," kata Romy.
Kemenkumham menyatakan membubarkan HTI dilakukan karena ormas ini mengingkari Pancasila dan NKRI. "Mereka (HTI) mengingkari AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga) sendiri. Itu salah satu pertimbangan kami mencabut SK Badan Hukum HTI," kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Freddy Harris.
Freddy tak memungkiri di AD/ART HTI tercantum Pancasila sebagai ideologi. "Namun, dalam praktik keseharian, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan tak berjiwa NKRI," ujarnya.
Juru Bicara HTI Ismail Yusanto mengaku kaget dengan sikap pemerintah mencabut Surat Keputusan Badan Hukum HTI. Apalagi hal itu terjadi tak lama setelah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
"Bila benar pemerintah mencabut badan hukum HTI, ini bentuk kesewenang-wenangan yang sangat nyata," kata Juru Bicara HTI Ismail Yusanto.
Menurutnya, penerbitan Perppu saja sudah merupakan bentuk kesewenang-wenangan pemerintah. "Seharusnya kan dari awal ada peringatan tertulis, tapi kita tak pernah menerima itu," ujar dia....
Dalam meneruskan dakwah itu, menurutnya tak harus melalui HTI. "PPP pun tidak bermasalah dan siap menerima kader-kader HTI sepanjang mereka juga bisa tunduk pada NKRI dan Pancasila," kata Romy usai Mukernas PPP di Ancol, Jakarta Utara, Jumat 21 Juli 2017.
Lebih lanjut, ia menyikapi pembubaran HTI sebagai suatu kewajaran. Sebab tak hanya di Indonesia saja ormas tersebut dibubarkan. Negara lain juga menempuh langkah serupa melindungi ideologi mereka.
Indonesia adalah negara ke 12 yang membubarkan HTI, bahkan di Aceh sendiri ormas itu sudah dilarang sejak dua tahun lalu. Melalui Majelis Persekutuan Ulama (MPU) di sana, ada fatwa yang melarang HTI untuk melanjutkan aktivitas.
"Tapi tetap, mereka saudara sesama muslim, untuk dakwah," kata Romy.
Kemenkumham menyatakan membubarkan HTI dilakukan karena ormas ini mengingkari Pancasila dan NKRI. "Mereka (HTI) mengingkari AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga) sendiri. Itu salah satu pertimbangan kami mencabut SK Badan Hukum HTI," kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Freddy Harris.
Freddy tak memungkiri di AD/ART HTI tercantum Pancasila sebagai ideologi. "Namun, dalam praktik keseharian, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan tak berjiwa NKRI," ujarnya.
Juru Bicara HTI Ismail Yusanto mengaku kaget dengan sikap pemerintah mencabut Surat Keputusan Badan Hukum HTI. Apalagi hal itu terjadi tak lama setelah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
"Bila benar pemerintah mencabut badan hukum HTI, ini bentuk kesewenang-wenangan yang sangat nyata," kata Juru Bicara HTI Ismail Yusanto.
Menurutnya, penerbitan Perppu saja sudah merupakan bentuk kesewenang-wenangan pemerintah. "Seharusnya kan dari awal ada peringatan tertulis, tapi kita tak pernah menerima itu," ujar dia....
Demikianlah Artikel PPP Siap Terima Aktivis HTI
Sekianlah artikel PPP Siap Terima Aktivis HTI kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel PPP Siap Terima Aktivis HTI dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2017/07/ppp-siap-terima-aktivis-hti.html