Pemerintah Dinilai Kurang Merespons Masalah TKI
Pemerintah Dinilai Kurang Merespons Masalah TKI
- Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul Pemerintah Dinilai Kurang Merespons Masalah TKI telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya.
Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru
Artikel Berita, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.
Judul : Pemerintah Dinilai Kurang Merespons Masalah TKI
link : Pemerintah Dinilai Kurang Merespons Masalah TKI
Judul : Pemerintah Dinilai Kurang Merespons Masalah TKI
link : Pemerintah Dinilai Kurang Merespons Masalah TKI
Motobalapan | Berita Vlova - Metrotvnews.com, Parepare: Wakil Ketua Komisi IX Syamsul Bachri mendapat laporan tidak sedap dari salah seorang anggota LSM yang pernah mengunjungi tempat TKI di Malaysia. Ternyata, perlakuan pemerintah setempat terhadap TKI terkadang melampaui batas.
"Masalahnya, respons balik pemerintah Indonesia itu kurang. Ini yang akan kami klarifikasi,” kata Syamsul di kantor Wali Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu.
Komisi IX bersama BNP2TKI dan Kementerian Tenaga Kerja bertekad menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi para tenaga kerja Indonesia. "Mereka ingin pulang, tapi tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga mereka terkatung-katung di sana," ujar Syamsul.
Menanggapi kebijakan pemerintah Malaysia dalam menerapkan enforcement card (e-Kad), menurut Syamsul, ternyata malah menyulitkan para TKI. Karena untuk keperluan itu mereka dikejar-kejar dan didatangi ke tempat kerja.
"Mereka yang tidak memiliki dokumen-dokumen lengkap dikumpulkan di suatu tempat yang terkadang tidak memenuhi syarat,” ujar politikus dari dapil Sulsel itu.
Dalam Undang-undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, sambung dia, sudah diamanatkan bahwa di setiap kabupaten yang banyak mengirim tenaga kerja, harus ada lembaga layanan satu atap.
"Di situ nanti tenaga kerja kita yang akan berangkat ke luar negeri tidak harus wara-wiri, tapi dengan datang ke satu tempat selesai. Kami mendengar ada yang sudah bayar Rp800 ribu, tapi dokumen yang diperlukan tidak jelas," ujar Syamsul.
Ini masalah-masalah yang harus diatasi dalam Undang-Undang Perlindungan Migran. Dia berharap Undang-Undang tentang Perlindungan Migran bisa segera disahkan.
"Sehingga semua pihak memiliki acuan yang jelas dalam memberikan perlindungan pekerja Indonesia, baik pada saat mau berangkat atau mau kembali ke Indonesia," pungkas Syamsul....
Sumber : http://ift.tt/2v7Zech
"Masalahnya, respons balik pemerintah Indonesia itu kurang. Ini yang akan kami klarifikasi,” kata Syamsul di kantor Wali Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu.
Komisi IX bersama BNP2TKI dan Kementerian Tenaga Kerja bertekad menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi para tenaga kerja Indonesia. "Mereka ingin pulang, tapi tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga mereka terkatung-katung di sana," ujar Syamsul.
Menanggapi kebijakan pemerintah Malaysia dalam menerapkan enforcement card (e-Kad), menurut Syamsul, ternyata malah menyulitkan para TKI. Karena untuk keperluan itu mereka dikejar-kejar dan didatangi ke tempat kerja.
"Mereka yang tidak memiliki dokumen-dokumen lengkap dikumpulkan di suatu tempat yang terkadang tidak memenuhi syarat,” ujar politikus dari dapil Sulsel itu.
Dalam Undang-undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, sambung dia, sudah diamanatkan bahwa di setiap kabupaten yang banyak mengirim tenaga kerja, harus ada lembaga layanan satu atap.
"Di situ nanti tenaga kerja kita yang akan berangkat ke luar negeri tidak harus wara-wiri, tapi dengan datang ke satu tempat selesai. Kami mendengar ada yang sudah bayar Rp800 ribu, tapi dokumen yang diperlukan tidak jelas," ujar Syamsul.
Ini masalah-masalah yang harus diatasi dalam Undang-Undang Perlindungan Migran. Dia berharap Undang-Undang tentang Perlindungan Migran bisa segera disahkan.
"Sehingga semua pihak memiliki acuan yang jelas dalam memberikan perlindungan pekerja Indonesia, baik pada saat mau berangkat atau mau kembali ke Indonesia," pungkas Syamsul....
Sumber : http://ift.tt/2v7Zech
Demikianlah Artikel Pemerintah Dinilai Kurang Merespons Masalah TKI
Sekianlah artikel Pemerintah Dinilai Kurang Merespons Masalah TKI kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Pemerintah Dinilai Kurang Merespons Masalah TKI dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2017/07/pemerintah-dinilai-kurang-merespons.html